Berita Golkar – Gelombang bencana banjir bandang, banjir, dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera sepanjang akhir 2025 tercatat sebagai salah satu krisis kemanusiaan terbesar dalam satu dekade terakhir. Intensitas hujan ekstrem yang berlangsung berhari-hari memicu luapan sungai, longsor di kawasan perbukitan, serta runtuhnya permukiman di bantaran aliran air.
Dampaknya tidak hanya bersifat lokal, melainkan meluas lintas provinsi, memutus konektivitas wilayah, melumpuhkan aktivitas ekonomi rakyat, serta meninggalkan duka mendalam akibat tingginya korban jiwa.
Dalam situasi darurat yang berkembang cepat tersebut, negara merespons melalui kerja lintas kementerian dan lembaga, dengan fokus pada penyelamatan warga, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pemulihan akses vital. Respons negara ini diperkuat oleh gerakan politik kemanusiaan dari Partai Golkar yang bergerak dari tingkat pusat hingga daerah, mengkombinasikan fungsi politik, sosial, dan advokasi kebijakan di tengah krisis.
Sejak hari-hari awal bencana, Partai Golkar mengambil posisi aktif melalui instruksi langsung Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Instruksi tersebut menegaskan bahwa seluruh jajaran partai, tanpa terkecuali, harus bergotong royong membantu korban bencana sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kebangsaan.
Arahan ini kemudian ditindaklanjuti secara sistematis oleh Fraksi Partai Golkar DPR RI dengan membuka penggalangan donasi internal sejak 29 November 2025, sebagai langkah cepat untuk mendukung penanganan darurat di wilayah terdampak.
Hingga awal Desember 2025, donasi internal Fraksi Partai Golkar DPR RI berhasil menghimpun dana sebesar Rp2,787 miliar. Angka ini kemudian diperkuat dengan komitmen bantuan awal DPP Partai Golkar sebesar Rp3 miliar, sehingga total dana kemanusiaan yang terkumpul mencapai sekitar Rp5,7 miliar.
Dana tersebut dialokasikan untuk mendukung penanganan darurat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, mencakup kebutuhan logistik, bantuan pengungsi, serta dukungan bagi relawan di lapangan.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menegaskan bahwa gerakan donasi ini bukan sekadar respons spontan, melainkan manifestasi nilai kemanusiaan dan kebangsaan yang selama ini menjadi fondasi Partai Golkar.
“Kita turut prihatin, ikut berduka, atas musibah yang melanda daerah-daerah di Sumatra khususnya di Aceh, Sumatera Barat hingga Sumatera Utara. Kita merasa terketuk membantu meringankan beban saudara kita di daerah bencana, sebagaimana instruksi Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia,” ujar Sarmuji dalam keterangan resminya, Rabu (03/12).
Seluruh bantuan dikoordinasikan secara terpusat agar tepat sasaran dan segera sampai ke wilayah terdampak. Bersamaan dengan itu, posko-posko bantuan dibuka di kantor-kantor Partai Golkar daerah, sekaligus memperkuat jaringan relawan yang bergerak langsung di tengah masyarakat.
Di tingkat organisasi sayap, Pimpinan Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (PP AMPG) mengerahkan 250 personel Satgas Tanggap Bencana yang berasal dari 14 provinsi. Para relawan ini merupakan kader terlatih yang telah dibekali kemampuan dasar kebencanaan dan logistik.
Mereka diterjunkan langsung ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk membantu pembersihan akses jalan, rumah warga, fasilitas ibadah, serta dapur umum. Selain itu, mereka terlibat aktif dalam distribusi bantuan logistik dan pendampingan warga terdampak, bekerja bersama TNI, Polri, Basarnas, BPBD, dan elemen masyarakat sipil lainnya.
Kontribusi kemanusiaan juga datang dari Forum Staf Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI (FOSTA FPG DPR RI). Organisasi ini menyalurkan 1.000 paket bantuan kebutuhan pokok ke sejumlah kecamatan terdampak di Sumatera Utara, termasuk Adian Koting, Pahae Jae, Simangumban, Purba Tua, dan Tarutung.
Bantuan tersebut menjadi penopang awal bagi keluarga terdampak yang kehilangan akses ekonomi akibat rusaknya tempat usaha, terputusnya jalur distribusi, dan berhentinya aktivitas pasar rakyat.
Bantuan Partai Golkar Daerah
Di tingkat daerah, peran DPD Partai Golkar Sumatera Utara menjadi salah satu pilar utama respons kemanusiaan. Di bawah komando Ketua DPD Golkar Sumut, Musa Rajekshah, bantuan sembako disalurkan hampir ke seluruh wilayah Sumatera Utara yang terdampak banjir dan longsor, tidak hanya terpusat di Kota Medan. Sejak 27 November 2025, kader Golkar Sumut telah menyebar ke berbagai kabupaten dan kota, memastikan bantuan diterima langsung oleh warga yang membutuhkan.
Selain distribusi logistik, Golkar Sumut juga terlibat langsung dalam proses evakuasi warga. Kendaraan khusus diterjunkan untuk menjangkau kawasan yang masih terendam banjir dan sulit diakses, termasuk wilayah Medan Sunggal dan Martubung. Langkah ini menjadi krusial mengingat banyak warga terjebak di rumah masing-masing akibat ketinggian air dan terbatasnya akses transportasi.
Musa Rajekshah yang juga anggota Komisi V DPR RI turut mendorong pemerintah pusat agar Kementerian Pekerjaan Umum segera menurunkan alat berat dan tim teknis untuk mempercepat evakuasi serta penanganan infrastruktur terdampak.
Langkah konsolidatif Partai Golkar di daerah juga terlihat kuat di Provinsi Aceh. Ketua Partai Golkar Aceh, Muhammad Salim Fakhry, secara resmi melepas keberangkatan satu truk bantuan kemanusiaan dari DPP Partai Golkar untuk korban banjir di Kabupaten Pidie Jaya. Acara pelepasan berlangsung di halaman kantor Partai Golkar Aceh di Banda Aceh, Selasa (9/12/2025), dan turut disaksikan oleh Lukman CM serta sejumlah pengurus senior partai.
“Bantuan ini adalah bantuan dari ketua kami, Bapak Bahlil, yang memberikan ke Partai Golkar Aceh untuk musibah banjir bandang dan longsor sebesar 1 miliar,” kata Salim Fakhry.
Ia menambahkan bahwa bantuan tersebut tidak hanya difokuskan pada satu wilayah, melainkan didistribusikan secara proporsional ke berbagai kawasan terdampak di Aceh. “Hari ini kita lepas untuk Pidie Jaya, (bantuan) yang lain-lain sudah semua ke tempat pengungsian. Dari 1 miliar tersebut, kita bagi dalam empat kelompok. Ada kelompok di wilayah timur, di utara, tengah, dan ada di Gayo Lues,” ujarnya.
Adapun bantuan yang disalurkan meliputi beras sebanyak 3 ton, pakaian, telur, peralatan ibadah, peralatan bayi, air mineral, serta kebutuhan dasar lainnya. “Kita sesuaikan dengan kebutuhan di tempat pengungsian setempat,” ujar Salim Fakhry yang juga menjabat sebagai Bupati Aceh Tenggara.
Sementara itu Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Barat, H. Khairunas, menegaskan bahwa seluruh unsur partai di Sumbar bergerak cepat membantu warga terdampak banjir dan longsor yang melanda beberapa kabupaten dan kota. Langkah cepat ini menjadi bentuk tanggung jawab sosial partai kepada masyarakat yang membutuhkan dukungan langsung.
Khairunas menjelaskan bahwa jajaran Golkar mulai menyalurkan bantuan sejak hari pertama bencana terjadi. Ia menegaskan bahwa koordinasi dilakukan melalui Fraksi Partai Golkar di semua tingkatan, mulai dari DPR RI, DPRD Provinsi, hingga DPRD Kabupaten dan Kota.
Ia kemudian menyampaikan dukungan pusat juga mengalir ke Sumatera Barat. DPP Partai Golkar memberikan bantuan senilai Rp1 miliar yang disalurkan secara bertahap melalui jaringan partai di daerah. Bantuan tersebut diarahkan untuk logistik, peralatan darurat, dan kebutuhan pemulihan awal di daerah terdampak.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum Partai Golkar dan jajaran DPP yang memberi perhatian penuh kepada Sumatera Barat. Bantuan Rp1 miliar ini sudah mulai disalurkan dan langsung dimanfaatkan untuk membantu masyarakat di titik bencana,” jelasnya.
Untuk mempercepat distribusi bantuan, DPD Partai Golkar Sumbar mendirikan POSKO GOLKAR PEDULI sebagai pusat koordinasi partai. Posko ini berfungsi menampung informasi, menyalurkan bantuan, dan menghubungkan kader serta masyarakat yang membutuhkan dukungan.
Kader Partai Golkar di Tingkat Eksekutif Bergerak
Dari sisi pemerintah pusat, respons dilakukan secara komprehensif dan lintas sektor. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melepas sekitar 40 ton bantuan logistik melalui Bandara Halim Perdanakusuma.
Bantuan tersebut terdiri dari bahan pangan, minuman, perlengkapan kesehatan, serta kebutuhan dasar lainnya. Bantuan ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan elemen masyarakat, sebagai bentuk gotong royong nasional menghadapi krisis.
Pemerintah juga memberi perhatian khusus pada pemulihan sosial dan psikologis korban bencana, terutama anak-anak. Kementerian Komunikasi dan Digital membuka posko layanan dukungan psikologis bagi anak-anak korban banjir Sumatera. Salah satu posko didirikan di Masjid Alhafiz, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang.
Posko ini dirancang sebagai ruang aman bagi anak-anak untuk bermain, belajar, dan berinteraksi selama masa pengungsian. Berbagai aktivitas pendampingan disiapkan, mulai dari menggambar, permainan edukatif, hingga menonton video bersama, sebagai upaya meredakan trauma pasca bencana dan menjaga tumbuh kembang anak di tengah situasi krisis.
Upaya kemanusiaan pemerintah diperkuat oleh Kementerian Perindustrian. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita melepas bantuan berupa paket sembako, air minum, pakaian layak pakai, perlengkapan kebersihan, serta dana tunai hasil donasi internal jajaran Kemenperin.
Salah satu bantuan strategis yang dikirim adalah satu unit AMMDes penyulingan air, kendaraan multifungsi produksi nasional yang mampu menyediakan air bersih di lokasi bencana. Kehadiran AMMDes menjadi sangat relevan mengingat ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan paling mendesak bagi pengungsi dan warga terdampak. Distribusi bantuan dilakukan bekerja sama dengan TNI untuk memastikan logistik menjangkau wilayah terdampak secara cepat dan aman.
Tak hanya itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dipimpin Bahlil Lahadalia melalui Tim ESDM Siaga Bencana memastikan tindak lanjut cepat atas arahan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam menjaga keberlanjutan pasokan energi di wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah pasca inspeksi lapangan yang dilakukan Menteri ESDM guna memastikan negara hadir di tengah masyarakat terdampak bencana.
Di Provinsi Aceh, sebagian besar pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) telah kembali normal, khususnya di Kota Banda Aceh, Pidie, Pidie Jaya, dan Bireuen, dengan pengalihan suplai melalui Fuel Terminal (FT) Krueng.
Untuk wilayah dengan kerusakan berat seperti Aceh Tamiang, 3 SPBU dioperasikan secara terbatas menggunakan Portable Tank Operasional (PTO) dan drum sambil dilakukan pembersihan serta renovasi fasilitas. Sementara itu, wilayah yang masih terisolir seperti Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Lues dilayani melalui distribusi multimoda dan jalur udara untuk memenuhi kebutuhan BBM alat berat, evakuasi, serta dapur umum.
Dampak Bencana
Di tengah masifnya respons tersebut, skala dampak bencana di Sumatera tercatat sangat besar. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 12 Desember 2025 mencatat jumlah korban meninggal dunia akibat banjir bandang dan tanah longsor mencapai 995 jiwa.
Aceh menjadi wilayah dengan korban terbanyak, yakni 411 jiwa, disusul Sumatera Utara dengan 343 korban jiwa, dan Sumatera Barat sebanyak 214 korban. Selain itu, sebanyak 226 orang masih dinyatakan hilang dan terus dalam proses pencarian oleh tim gabungan.
Dampak sosial terlihat dari jumlah pengungsi yang mencapai 884.889 jiwa. Aceh Timur mencatat jumlah pengungsi terbanyak dengan sekitar 238 ribu orang, menjadikannya salah satu episentrum krisis kemanusiaan.
Kerusakan infrastruktur ekonomi masyarakat juga signifikan. Kementerian Perdagangan mencatat sebanyak 112 pasar rakyat rusak akibat bencana, terdiri dari 65 pasar di Aceh, 44 pasar di Sumatera Utara, dan 3 pasar di Sumatera Barat. Kerusakan pasar ini berdampak langsung pada terhentinya aktivitas perdagangan rakyat, khususnya pedagang kecil yang kehilangan sumber penghidupan.
Pada sektor transportasi, Kementerian Pekerjaan Umum melaporkan 13 jembatan putus di jalur strategis lintas tengah Sumatera. Putusnya jembatan-jembatan tersebut menghambat distribusi logistik ke wilayah pegunungan seperti Aceh Tengah dan Bener Meriah. Untuk membuka kembali akses, pemerintah memasang jembatan darurat (bailey) sambil mempercepat proses perbaikan permanen.
Layanan komunikasi juga sempat mengalami gangguan serius. Lebih dari 3.300 menara BTS terdampak di puncak bencana. Hingga pertengahan Desember, sebanyak 743 BTS berhasil dipulihkan.
Namun di Aceh, lebih dari 2.000 BTS masih terkendala pasokan listrik. Untuk menjaga konektivitas masyarakat dan mendukung koordinasi darurat, pemerintah mendistribusikan 88 unit Starlink dan mengaktifkan 18 titik akses satelit Satria-1 di wilayah terdampak.
Melihat besarnya dampak tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Partai Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, menegaskan bahwa kebencanaan harus menjadi mandat moral dan politik para legislator. Ia mendorong penguatan regulasi mitigasi bencana, penataan ruang berbasis risiko, serta penyediaan anggaran kontingensi di daerah agar pemerintah daerah dapat bergerak cepat tanpa terhambat prosedur birokrasi yang panjang.
Bencana Sumatera 2025 tidak hanya menyisakan duka dan kerusakan fisik, tetapi juga tantangan pemulihan sosial, ekonomi, dan psikologis jangka panjang. Hampir seribu korban jiwa, ratusan ribu pengungsi, pasar-pasar rakyat yang rusak, jembatan terputus, serta layanan komunikasi yang terganggu menjadi potret nyata besarnya skala bencana.
Dalam konteks inilah, kehadiran negara melalui kebijakan, anggaran, dan aksi nyata lintas kementerian yang diperkuat oleh peran aktif pemerintah daerah dan kekuatan politik di lapangan menjadi kunci agar pemulihan tidak berhenti pada fase darurat, melainkan berlanjut menuju pembangunan kembali yang lebih tangguh, inklusif, dan berkeadilan.
