Berita Golkar – Banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera sejak akhir November 2025 meninggalkan dampak mendalam, tidak hanya secara fisik tetapi juga psikologis.
Lebih dari 1.106 jiwa dilaporkan meninggal dunia, ribuan lainnya hilang dan terluka, serta ratusan ribu keluarga kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, dan rasa aman.
Selain kerusakan materi, bencana tersebut menyebabkan banyak keluarga tercerai-berai. Trauma pun membekas, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, dan lanjut usia.
Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menaruh perhatian serius terhadap kondisi tersebut.
Sebagai kementerian yang berfokus pada ketahanan keluarga, Kemendukbangga/BKKBN menilai pemulihan pascabencana tidak cukup hanya pada aspek infrastruktur dan kesehatan fisik.
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji menegaskan pentingnya pemulihan psikologis keluarga terdampak bencana saat kunjungan kerja di Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (30/12/2025).
“Menurut saya ini bukan masalah penting dan tidak penting, tetapi semangatnya adalah memastikan keluarga yang pernah kena bencana, ada yang, mohon maaf, kehilangan keluarganya, ada yang meninggal dunia, kehilangan hartanya, bahkan mungkin kehilangan tanahnya. Bahkan ada yang hari ini belum ketemu keluarganya. Saya kira kita memahami suasana kebatinan itu dan tentu kita ikut prihatin,” ungkap Menteri Wihaji, dikutip dari MNCTrijaya.
Ia menekankan bahwa trauma healing menjadi bagian penting dari menjaga kepastian masa depan keluarga yang terdampak. Menurutnya, ada tiga kelompok yang harus mendapat perhatian khusus karena tekanan psikologis pascabencana.
“Maka, kita hadir untuk memastikan anak-anak jangan mengalami trauma. Perempuan jangan mengalami trauma. Lansia juga jangan mengalami trauma. Karena siapapun, anak-anak ini bagian dari masa depan kita.” tuturnya
Pendampingan Keluarga di Situasi Kompleks
Dalam pelaksanaan di lapangan, Tim Pendamping Keluarga (TPK) menghadapi kondisi yang cukup kompleks. Sebagian dari mereka juga terdampak langsung oleh bencana, namun tetap dituntut hadir sebagai relawan untuk memulihkan kondisi psikologis masyarakat.
Menteri Wihaji menginstruksikan kepada Kepala Perwakilan BKKBN Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk mendata serta membantu TPK yang terdampak, sekaligus menggerakkan TPK yang relatif aman agar memberikan pendampingan kepada korban di sekitarnya.
Ia menegaskan bahwa pendekatan pemulihan trauma harus disesuaikan dengan karakter wilayah dan budaya setempat.
“Tentu kita akan menyesuaikan. Aceh, Sumatera Utara, Sumbar, tentu traumanya juga beda-beda, kelasnya juga beda-beda, peristiwanya juga beda-beda. Artinya metode trauma healing disesuaikan dengan sebab dan lokasi serta budaya di masing-masing tempat,” lanjut Menteri Wihaji.
Di Provinsi Aceh, misalnya, trauma healing dilakukan melalui permainan sederhana, bernyanyi, serta aktivitas ramah anak dengan melibatkan kader, remaja Generasi Berencana (GENRE), dan anggota keluarga.
Gangguan Tidur dan PTSD pada Anak
Data Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Provinsi Sumatera Barat menunjukkan tingginya dampak psikologis pada anak-anak korban bencana. Dari 61 anak di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, sebanyak 40 anak mengalami gangguan tidur pascabencana.
Pada screening lanjutan terhadap 55 anak usia 3–18 tahun, tercatat 49 anak atau sekitar 89 persen masuk kategori Post Traumatic Stress Disorder (PTSD).
Temuan tersebut memperkuat pentingnya pemulihan trauma berbasis keluarga. Menteri Wihaji menegaskan bahwa pendampingan tidak dibatasi waktu.
“Trauma tidak bisa dibatasi waktu, selama membutuhkan kehadiran dari pemerintah khususnya Kemendukbangga/BKKBN, maka kita wajib hadir memberikan jalan keluar.”
Kemendukbangga/BKKBN memastikan komitmennya untuk terus hadir mendampingi keluarga terdampak bencana, menjadikan keluarga sebagai pusat pemulihan, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor demi menjaga masa depan generasi Indonesia. {}
