Berita Golkar – Anggota Komisi XII DPR RI, Beniyanto Tamoreka, menyoroti adanya ketidaksesuaian antara struktur manajemen dan wilayah kerja Pertamina dalam upaya peningkatan lifting minyak dan gas nasional. Menurutnya, persoalan ini perlu segera diperjelas agar tanggung jawab peningkatan produksi migas dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan akuntabel.
Beniyanto menegaskan bahwa kejelasan pembagian peran menjadi faktor kunci dalam mendukung arahan Presiden untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Ia menilai, peningkatan lifting migas tidak cukup hanya dengan target produksi, tetapi harus diiringi dengan struktur tanggung jawab yang tegas antara wilayah operasi dan sistem manajemen.
“Saya melihat bahwa regulator dan operator ini berbeda. Seperti tadi Pertamina EP itu menyampaikan bahwa kalau wilayah kerjanya ada di seluruh Indonesia, ada di Sulawesi, ada di Papua, ada di Sumatera, tetapi secara manajemen Pertamina EP hanya di Jawa Barat saja,” ujar Beniyanto dikutip redaksi Golkarpedia dari tayangan video TVR Parlemen.
Ia mempertanyakan apakah tanggung jawab atas capaian lifting migas selama ini didasarkan pada pembagian wilayah kerja atau justru pada struktur manajemen yang terpusat. Menurutnya, ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan sekaligus melemahkan akuntabilitas dalam pengelolaan migas nasional.
“Yang mau kita pertanyakan, tanggung jawab lifting migas ini apakah sesuai wilayah kerja atau sesuai dengan sistem manajemen. Karena kita melihat bahwa wilayah kerja Pertamina EP itu ada di seluruh Indonesia,” lanjut politisi Partai Golkar ini.
Lebih lanjut, Beniyanto menekankan pentingnya penataan tata kelola migas yang lebih sinkron dan transparan agar target peningkatan produksi dapat benar-benar dicapai. Ia menilai, tanpa kejelasan struktur dan kewenangan, upaya mendorong lifting migas nasional akan sulit berjalan optimal.
Beniyanto juga memastikan bahwa Komisi XII DPR RI akan terus mendalami persoalan tersebut melalui fungsi pengawasan, agar tata kelola migas nasional semakin efektif dan sejalan dengan target peningkatan produksi migas demi menopang ketahanan energi Indonesia.
Komisi XII DPR RI, kata dia, berkomitmen untuk memastikan setiap kebijakan dan struktur pengelolaan migas benar-benar berpihak pada kepentingan nasional, dengan menempatkan kejelasan tanggung jawab sebagai fondasi utama dalam membangun kemandirian energi.
