Berita Golkar – Selama bulan Ramadhan, jajaran pengurus DPP Partai Golkar yang dipimpin Ketua Umum Bahlil Lahadalia gencar melakukan safari Ramadhan ke sejumlah pondok pesantren. Seperti hari ini, Sabtu (15/03), Bahlil bersama jajaran menyambangi Ponpes Miftahul Huda Manonjaya, Tasikmalaya.
Pada sambutannya, Bahlil Lahadalia menjelaskan tujuan dari digelarnya safari Ramadhan dengan menyambangi berbagai pondok pesantren. Tak lain dan tak bukan adalah untuk bersilaturahmi serta memohon doa kepada insan pondok pesantren, baik kyai, ulama maupun para santri.
Doa yang dihaturkan khususnya untuk keselamatan bangsa, para pemimpin bangsa dan kader Partai Golkar di seluruh Indonesia. Bahlil juga menyinggung mengenai peran ulama dan kelompok organisasi keagamaan dalam upaya memerdekakan bangsa dari cengkraman penjajah.
“Jadi tidak ada maksud lain, kami datang bersilaturahmi hanya memohon doa. Kedua kami menyampaikan dalam satu tahun kemarin, saya itu kebetulan orang kampung, dari Papua. Berpikir begini, waktu Indonesia belum merdeka, yang memerdekakan bangsa ini para tokoh agama, para ulama, pondok pesantren, tokoh agama lain,” tutur Bahlil Lahadalia dikutip redaksi Golkarpedia.
Selain berperan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia, Bahlil juga mengingatkan peran penting ulama dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai imbal balik atas peran memerdekakan dan menjaga keutuhan bangsa, Bahlil mengaku turut memikirkan kesejahteraan kelompok keagamaan terutama pengembangan pondok pesantren di Indonesia.
“Pada saat agresi militer tahun 1948 yang membuat fatwa jihad itu juga para ulama. Jadi sebelum Indonesia merdeka, peran ulama penting, setelah Indonesia merdeka, menjaga bangsa juga peran ulama penting. Tetapi apa yang terjadi? Di saat Indonesia merdeka, yang menguasai sumber daya alam bangsa kita hanya segelintir orang,” tutur Menteri ESDM ini.
“Karena itu saya berpikir, atas seizin bapak Presiden Prabowo dan mantan Presiden Pak Jokowi, saya katakan, pak kalau boleh sumber daya alam kita ini harus kita juga harus kasih ke organisasi masyarakat keagamaan. Jangan hanya dimiliki oleh konglomerat,” tegasnya.
Keinginan luhur tersebut juga didorong penguatan regulasi agar organisasi keagamaan turut merasakan sumber daya alam dari negeri yang merdeka ini. Partai Golkar bersama Gerindra menjadi motor untuk mewujudkan hal ini, dengan melakukan revisi UU Minerba agar kekayaan tambang bisa dikelola oleh organisasi masyarakat dan keagamaan.
“Maka alhamdulillah, Golkar kemarin menginisiasi pada garda terdepan bersama Gerindra mengubah UU Minerba untuk kita berikan IUP itu kepada koperasi, UMKM, dan organisasi kemasyarakatan keagamaan dengan pemberian prioritas. Supaya ada keadilan,” tutup Bahlil.
