Berita Golkar – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung rencana pemekaran daerah di Jawa Barat (Jabar). Jawa Barat merupakan salah satu provinsi terpadat di Indonesia, dengan jumlah penduduk lebih dari 50 juta jiwa dan luas wilayahnya mencapai 35.377,76 km persen.
Dengan jumlah penduduk yang mencapai sekitar 50 juta jiwa, Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia, meskipun hanya terdiri dari 27 kabupaten/kota. Sebagai perbandingan, Jawa Tengah yang memiliki populasi sebanyak 37 juta jiwa terdiri dari 35 kabupaten/kota.
“Sedangkan Provinsi Jawa Timur dengan jumlah penduduk 41 juta jiwa memiliki 38 kabupaten/kota,” ujar Bamsoet, usai bertemu Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan di Bandung, Minggu (23/2/2025), dikutip dari RakyatMerdeka.
Ketua MPR ke-15 dan Ketua DPR ke-20 ini menjelaskan, salah satu alasan utama perlunya pemekaran daerah di Jawa Barat adalah ketimpangan pembangunan antara wilayah utara dan selatan. Wilayah utara Jawa Barat, seperti Bekasi, Depok, Bogor, dan Karawang, telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat berkat industrialisasi dan urbanisasi. Sementara itu, wilayah selatan seperti Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis masih tertinggal dalam hal infrastruktur, akses pendidikan, dan pelayanan kesehatan.
Contoh nyatanya, kata Bamsoet, Kabupaten Garut yang memiliki potensi besar di sektor pertanian dan pariwisata, belum tergarap optimal karena keterbatasan anggaran dan fokus pembangunan yang lebih terpusat di wilayah utara.
“Pemekaran wilayah dapat memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih merata dan fokus pembangunan yang lebih spesifik sesuai potensi masing-masing daerah,” katanya.
Ketua Umum Kadin Indonesia ini memaparkan, Jawa Barat menanggung beban administratif yang besar akibat kepadatan penduduk yang tinggi. Kota-kota besar seperti Bandung, Bekasi, dan Bogor telah mengalami overpopulasi, yang berdampak pada kemacetan, polusi, dan penurunan kualitas hidup. Pemekaran wilayah dapat membantu mengurangi beban ini dengan membentuk provinsi atau kabupaten/kota baru yang lebih kecil dan mudah dikelola.
Dengan luas wilayah yang besar dan jumlah penduduk yang tinggi, pelayanan publik di Jawa Barat seringkali tidak optimal. Kata Bamsoet, pemekaran wilayah dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik dengan mempersingkat jarak antara pemerintah daerah dan masyarakat.
“Misalnya, pembentukan kabupaten/kota baru dapat memudahkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi,” urai Bamsoet.
Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, pemekaran wilayah juga dapat mendorong pengembangan potensi ekonomi lokal. Jawa Barat memiliki kekayaan alam dan budaya yang beragam, namun belum seluruhnya tergarap optimal. Dengan pemekaran, pemerintah daerah baru dapat fokus mengembangkan sektor-sektor unggulan sesuai karakteristik wilayahnya.
Contohnya, wilayah Priangan Timur (Tasikmalaya, Garut, dan Ciamis) memiliki potensi besar di sektor pariwisata alam dan budaya. Jika dimekarkan menjadi provinsi atau kabupaten baru, wilayah ini dapat lebih fokus mengembangkan destinasi wisata seperti Gunung Galunggung, Pantai Pangandaran, dan kerajinan tangan khas Tasikmalaya.
Bamsoet menambahkan, meskipun memiliki banyak manfaat, pemekaran wilayah juga tidak lepas dari tantangan dan risiko. Pertama, pemekaran membutuhkan biaya yang tidak sedikit, mulai dari pembentukan infrastruktur pemerintahan baru hingga alokasi anggaran untuk pembangunan.
Kedua, ada risiko terjadinya konflik kepentingan antarwilayah, terutama dalam hal pembagian sumber daya dan wewenang. “Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan perencanaan matang dan kajian mendalam sebelum memutuskan pemekaran,” pungkas Bamsoet. {}
