Berita Golkar – Jelang Munas XI Partai Golkar 2024, Anggota Dewan Pakar, Yuddy Chrisnandi buka suara terkait siapa saja kader yang memiliki kepantasan untuk menggantikan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar.
“Beberapa kader struktural Partai Golkar saya rasa pantas untuk maju menggantikan Airlangga Hartarto. Dari sisi kapasitas, pengalaman berorganisasi dan intelektualitas, mereka mumpuni,” ujar Prof. Yuddy Chrisnandi kepada redaksi Golkarpedia melalui keterangan tertulis pada Jumat (16/08).
Kader-kader yang dimaksud Yuddy Chrisnandi antara lain Agus Gumiwang Kartasasmita, Bambang Soesatyo, Ahmad Doli Kurnia hingga Ahmed Zaki Iskandar. Menurut Prof. Yuddy Chrisnandi, kader-kader ini sudah teruji dari sisi kapasitas dan memiliki konstituen yang mengakar di Partai Golkar.
“Agus Gumiwang, Bambang Soesatyo, Adies Kadir, Ahmad Doli Kurnia, Erwin Aksa, Maman Abdurrahman, Hetifah Sjaifudian, Airin Rachmi Diany, Ace hasan Syadzily, Dave Laksono. Dari jajaran Ketua DPD I Partai Golkar saya menyorot nama Musa Rajekshah dari Sumut dan Ahmed Zaki Iskandar dari Jakarta, layak untuk maju,” tegas guru besar Universitas Nasional (UNAS) ini.
Sedangkan Bahlil Lahadalia yang namanya santer diisukan sebagai kandidat terkuat Ketua Umum DPP Partai Golkar menurut Prof. Yuddy Chrisnandi bisa menjadi alternatif terakhir apabila nama-nama yang telah disebutkan sebelumnya tidak maju mencalonkan diri.
“Bahlil Lahadalia, yang diketahui khalayak didukung oleh Presiden Jokowi, adalah juga kader Partai Golkar. Namun, dalam pandangan saya yang bersangkutan adalah pilihan paling terakhir jika nama-nama yang saya sebut tidak maju mencalonkan diri,” tutur eks Duta Besar Indonesia untuk Ukraina ini.
Yuddy juga menekankan agar segenap kader Partai Golkar belajar dari pengalaman. Terkait bagaimana pucuk pimpinan partai ini begitu mudahnya didongkel oleh kekuatan luar. Oleh sebab itu, ia menyarankan panitia Munas XI Partai Golkar agar melibatkan penegak hukum seperti KPK.
“Belajar darı pengalaman dua Ketua Umum Partai Golkar sebelumnya, agar kedepan tidak ada lagi intervensi politisasi hukum terhadap ketua umum Partai Golkar, ada baiknya panitia Munas Partai Golkar melibatkan KPK untuk turut memberikan informasi para calon Ketua Umum Partai Golkar saat pendaftaran,” lanjutnya.
Keberadaan dan peran KPK penting bagi Munas XI Partai Golkar agar dapat memberi rekomendasi jejak hukum para calon Ketua Umum DPP Partai Golkar ini nantinya.
Prof. Yuddy Chrisnandi juga mengajak kepada segenap kader Partai Golkar agar menyambut Munas XI Partai Golkar dengan semangat soliditas dan gotong royong.
“Hanya mereka yang tidak bermasalah hukum yang direkomendasikan untuk dipilih, agar Partai Golkar memiliki pemimpin yang bersih dan kuat, yang akan mengembalikan kejayaan dan kemenangan Partai Golkar. Mari kita menyambut Munas dengan semangat persatuan , kemandirian dan gotong royong,” pungkas Prof. Yuddy Chrisnandi. {redaksi}
