Berita Golkar – Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Dave Akbarshah Firkano tak mempersoalkan TNI kembali menggunakan istilah Organisasi Papua Merdeka atau OPM untuk menangani kelompok bersenjata di Papua. Yang utama menurut Dave, bagaimana TNI menjalankan wewenangnya untuk menunaikan tugas di Papua.
“Saya secara pribadi selalu menggunakan terminologi OPM ya. Mereka itu adalah teroris gerakan separatis yang selalu menyerang masyarakat lemah,” kata Dave kepada wartawan, Kamis (11/4/2024).
Dave yang terpilih kembali pada Pileg 2024 lalu dari Dapil Jawa Barat VIII ini menjelaskan, TNI sudah diberikan wewenang penuh oleh pemerintah untuk menunaikan tugas di Papua tinggal bagaimana kewenangan itu dioptimalkan menyelesaikan masyarakat sipil di Papua.
Untuk itu, Dave memberi catatan bahwa pemberantasan OPM harus sampai ke akarnya, tidak lagi separuu-sepwruh. Sehingga, lanjut mantan Wakil Ketua Umum DPP KNPI ini, tak ada lagi korban yang berjatuhan.
“Yang lebih penting itu adalah, bagaimana pemerintah memberikan otoritas tegas dalam TNI menunaikan tugas. Sehingga tidak terus menerus jatuh korban, dan OPM ini dapat diberantas, dari mulai kegiatannya hingga ideologinya,” papar Dave.
Saat ditanya apa dampak yang ditimbulkan jika TNI kembali menggunakan istilah OPM dalam beroperasi di Papua? Dave menyebut otoritas TNI untuk menindak harus diperjelas.
“Yang utama itu objective dan otoritas mereka dalam beroperasi, sehingga jelas dan tegas sejauh mana mereka dapat bertindak,” imbuhnya.
Sebagai informasi, TNI diinformasikan kembali menyebut kelompok bersenjata di Papua dengan nama Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Istilah yang sebelumnya dipakai oleh TNI adalah kelompok separatis teroris (KST), sementara Polri menggunakan istilah kelompok kriminal bersenjata (KKB).
Perihal pergantian sebutan ini, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto sudah angkat bicara. Dia mengatakan kelompok bersenjata itu menyebut diri mereka Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), yang merupakan bagian dari OPM. {sumber}
