Berita Golkar – Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian menggelar sesi diskusi dengan sejumlah wartawan di Kota Balikpapan pada Jumat sore (20/6/2205).
Dalam kegiatan ini, politisi partai Golkar itu menegaskan bahwa penerapan kebijakan wajib Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tidak boleh kehilangan esensinya sebagai pendidikan yang menyenangkan dan ramah anak.
Ia mengingatkan, meskipun kebijakan ini bertujuan memperpanjang masa wajib belajar menjadi 13 tahun, pelaksanaannya tidak boleh menyerupai sistem pendidikan dasar yang terlalu formal dan membebani.
“PAUD bukan SD kecil. Jangan sampai anak-anak usia dini justru merasa tertekan dengan sistem pembelajaran yang kaku, seragam, beban tugas, atau metode yang tidak sesuai dengan perkembangan mereka,” ujar Hetifah dalam sesi dialog bersama media di Balikpapan, Jumat (20/6/2025), dikutip dari TribunNews.
Menurut Hetifah, pendekatan dalam pendidikan anak usia dini harus tetap mengedepankan unsur bermain, kreativitas, dan pengembangan karakter secara menyenangkan.
Ia menekankan bahwa masa-masa awal pendidikan seharusnya menjadi fondasi yang kuat namun tetap ramah bagi anak-anak.
Lebih lanjut, Hetifah juga menyoroti pentingnya peran negara dalam menanggung pembiayaan PAUD. Dengan status “wajib”, maka pemerintah harus memastikan akses layanan PAUD gratis, terutama bagi keluarga kurang mampu.
“Kalau PAUD sudah menjadi kewajiban, maka jangan dibebankan ke orang tua. Negara harus hadir melalui penyediaan Dana Operasional Pendidikan (DOP) PAUD agar semua anak bisa mengakses layanan pendidikan ini tanpa biaya,” tegasnya.
Politisi asal Kalimantan Timur itu juga menekankan pentingnya standarisasi dan peningkatan kualitas PAUD. Ia menyebut, saat ini kualitas lembaga PAUD di berbagai daerah masih belum merata, sehingga proses akreditasi menjadi krusial untuk memastikan mutu layanan pendidikan anak usia dini.
“Tidak bisa sembarang orang mendirikan PAUD. Guru-guru PAUD harus mendapatkan pelatihan yang sesuai dan memahami bagaimana mengajar anak usia dini dengan metode yang tepat. PAUD bukan sekadar tempat penitipan anak, tapi tempat membentuk dasar karakter dan kecerdasan anak,” tambah Hetifah.
Di Balikpapan sendiri, Hetifah mengungkapkan bahwa jumlah lembaga PAUD sudah cukup banyak. Namun, ia mendorong agar pemerintah daerah dan pengelola PAUD terus melakukan pembenahan dan mengikuti proses akreditasi agar kualitas layanan semakin terjamin dan setara di semua wilayah. {}
