Berita Golkar – Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) mengapresasi dukungan dan suport dari Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena, terhadap pembangunan maupun upaya penurunan stunting di Kabupaten TTS.
Apresiasi ini disampaikan Bupati TTS, Epy Tahun, dalam kegiatan Kampanye Percepatan Penurunan Stunting dari Komisi IX DPR RI bersama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di Hotel Timor Mega, SoE, TTS, Minggu (8/10/2023).
“Saya atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan menyampaikan terima kasih atas suport dari Pak Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Bapak Melki Laka Lana, yang sudah bangun di wilayah selatan Rumah Sakit Pratama Kualin. Itu suport dari Bapak Melki Laka Lena. Dan kita sekarang lagi bangun 5 puskesmas prototipe dan 109 posyandu primer dananya kurang lebih Rp 130 miliar. Baru kali ini kita mendapatkan dukungan yang luar biasa dari pemerintah pusat lewat Komisi IX DPR RI. Jadi saya menyampaikan terima kasih Pak Wakil Ketua Komisi IX DPR RI yang adalah Ketua Golkar Provinsi Nusa Tenggara Timur yang membantu kami pemerintah daerah sehingga sehingga stunting kami turun bagus. Kami punya miskin ekstrim juga turun bagus. Dan kami punya pelayanan kesehatan juga cukup berjalan dengan baik,” ungkap Bupati Epy Tahun.
Epy Tahun mengatakan, untuk penanganan stunting di Kabupaten TTS dari berbagai program dan upaya yang dilakukan Pemerintah TTS selama dua tahun, hasilnya adalah Kabupaten TTS berada di urutan kedua penurunan stunting di Indonesia.
“Angka stunting di Kabupaten TTS mencapai 41 ribu, dan dengan berbagai upaya dan kerja keras, kerja kolaborasi yang dilakukan Pemerintah Daerah TTS, maka angka stunting turun drastis menjadi 8.900 lebih dengan persentasi 22,3%. Pemerintah Daerah TTS sudah menetapkan target bahwa di tahun 2024 bulan Februari angka stunting di Kabupaten TTS turun menjadi di bawah 20%. Ini harus dilakukan dengan bekerja sama dan dukungan dari berbagai pihak yang terkait agar bisa mencapai angka yang sudah ditetapkan. Sedangkan angka kemiskinan di Kabupaten TTS ada di urutan pertama untuk Provinsi NTT, tetapi dengan upaya yang dilakukan selama 4 tahun ini angka kemiskinan yang semulanya ada 46 ribu KK miskin turun menjadi 26 ribu KK,” jelas Bupati Epy Tahun yang juga Ketua Golkar TTS ini.
Sementara Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena, dalam kesempatan ini mengapresiasi kerja keras dari Pemerintah Daerah TTS menekan angka stunting dan angka kemiskinan ekstrim.
“Kami juga mengapresiasi kerja keras dari Pemerintah Daerah TTS yang sudah berjuang menangani berbagai masalah dengan baik, termasuk angka stunting menurun drastis. Angka kemiskinan ekstrim juga menurun drastis,” ungkap Ketua Golkar NTT yang akrab disapa Melki Laka Lena ini.
Untuk menghindari keluarga dari stunting, Melki Laka Lena mengingatkan masyarakat untuk memperhatikan 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) bayi.
“Untuk menjadi keluarga yang terhindar dari stunting, maka kita harus memperhatikan di 1.000 hari pertama kehidupan bayi. Stunting bisa dicegah apabila di 1.000 hari pertama kehidupan harus diberikan gizi yang baik dan protein nabati, gizi makro , mikro, agar organ tubuh dan otak bayi terbentuk dengan baik dan anak lahir nanti bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik. 1.000 HPK ini apabila berjalan dengan baik jika ada kerja sama dari pihak keluarga, karena stunting itu merupakan gagal tumbuh pada anak akibat kurangnya gizi kronis dan mengalami infeksi berulang,” jelas Melki.
Melki mengingatkan pasangan yang akan menikah agar memperhatikan berbagai macam hal dan kesiapan yang berkaitan dengan kehamilan.
Sementara itu Desry J Tamael, narasumber dari BKKBN Provinsi NTT, mengatakan, dalam upaya mendorong pencegahan dan penurunan stunting di NTT, saat ini BKKBN NTT telah membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) di 22 kabupaten/kota se-Provinsi NTT dengan sasaran adalah bidan, PKK dan PKB.
Tim Pendamping Keluarga ini, kata Desry, nantinya akan menjadi fasilitator bagi Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), bidan dan kader PKK yang ada di desa untuk selanjutnya dapat memberikan KIE kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing agar dapat mengubah pola perilaku kehidupan keluarga dan masyarakat agar dapat mencegah atau mengatasi terjadinya stunting di Provinsi NTT. {sumber}
