Berita Golkar – Pemerintah terus berkomitmen untuk meningkatkan kinerja logistik nasional melalui berbagai kebijakan, salah satunya yakni melalui implementasi National Logistics Ecosystem (NLE) sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi sistem informasi antar instansi dan pelaku usaha untuk meningkatkan efisiensi logistik nasional.
“Saya sangat mendukung target implementasi NLE yang penerapannya diperluas di 32 pelabuhan laut dan 6 bandara untuk tahun 2023. Dan diharapkan koordinasi itu juga diimplementasikan oleh seluruh pejabat eselon 1 hingga level teknis sehingga capaian NLE ini bisa terus dikejar,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan arahan dalam acara Era Baru Biaya Logistik untuk Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Kamis (14/09).
Hasil evaluasi implementasi menunjukkan beberapa penerapan rencana aksi NLE sudah memberikan dampak positif seperti Single Submission Pabean Karantina (SSm QC) yang berhasil mengefisiensi waktu hingga 22,37%, serta menghemat biaya sebesar 33,48% atau mencapai Rp191,32 miliar.
Lebih lanjut, melalui kolaborasi antara Badan Pusat Statistik, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang melakukan perhitungan biaya logistik memperlihatkan biaya logistik nasional Indonesia sebesar 14,29% dari PDB untuk tahun 2022.
Perhitungan tersebut dilakukan dalam rangka mengukur pencapaian sasaran kebijakan perbaikan sistem logistik nasional sebagai salah satu pendukung percepatan pertumbuhan perekonomian nasional. Hasil perhitungan biaya logistik nasional akan menjadi pedoman Pemerintah dalam penyusunan kebijakan peningkatan efektivitas sistem logistik dan rantai pasok nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta sebagai salah satu acuan dalam penilaian daya saing ekonomi oleh para pelaku usaha dan investor.
Menko Airlangga juga mendorong kolaborasi antar stakeholder agar penguatan logistik dan rantai pasok nasional tidak terbatas hanya pada integrasi sistem tetapi juga infrastruktur dan sumber daya manusia untuk terus dilanjutkan.
“Ke depan, sinergi dan kolaborasi yang kuat, serta koordinasi yang efektif, diharapkan juga antar daerah, karena logistik itu juga efeknya ke mana-mana, termasuk dalam program penanganan inflasi. Sehingga ini diharapkan menjadi tools agar ke depan kita bisa menjaga inflasi agar pertumbuhan ekonomi kita bisa berkualitas,” tutur Menko Airlangga.
Dalam sesi konferensi pers, Menko Airlangga menyampaikan bahwa Pemerintah menggeser central gravity-nya, sehingga tidak hanya berpusat di Pulau Jawa. Ke depan diharapkan utilisasi pelabuhan akan menjadi lebih dari 50%, logistik di wilayah timur juga akan terbangun, dan pertumbuhan ekonomi juga akan terbangun. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi setiap daerah akan lebih seimbang dan Indonesia akan punya pertumbuhan yang berkualitas.
“Karena dengan pertumbuhan yang tinggi, dan tadi dicatat oleh Pak Menteri Bappenas, Implemental Capital Output Ratio kita terlalu tingi. Sekarang di angka 7. Nah, kita harus tekan juga itu di angka 5, dan kuncinya sekali lagi logistik. Jadi kalau logistiknya kita membaik, maka investasi yang ditanam akan memberikan hasil yang lebih baik. Dan kalau itu tercapai, maka pertumbuhan 6%, sesuai dengan RPJPN 2025-2045, itu bisa tercapai. Jadi Bappenas sudah melihat, key driver utama adalah logistik,” pungkas Menko Airlangga.
Turut hadir dalam acara tersebut antara lain yakni Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Sekretaris Kemenko Perekonomian, Plt. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas, serta sejumlah perwakilan K/L dan Pemerintah Daerah. {sumber}
