Berita Golkar – Calon gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil mengungkap jurus yang akan ditempuh untuk mengatasi polemik Upah Minimum Provinsi (UMP) yang kerap menjadi polemik.
Ia mengakui tak akan bisa melarang pekerja untuk demo jika kenaikan UMP tidak sesuai harapan. Namun, ia berjanji akan memberikan solusi lain yakni mengurangi pengeluaran bulanan rakyat DKI Jakarta.
Menurutnya, kesejahteraan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh besaran kenaikan UMP. Tapi bisa ditempuh dengan menjaga belanja tetap stabil sehingga pemasukan mempunyai ruang untuk disimpan.
“Saya ada satu teori dan semoga pengusaha berkenan. Jadi sejahtera itu tidak selalu menaikan upah, tapi bisa dengan menurunkan pengeluaran, misal buruh kita subsidi transportnya, jadi berkurang ongkosnya,” ujar Ridwan dalam acara Kadin DKI Mencari Pemimpin Baru Jakarta di Menara Bank Mega, Rabu (6/11/2024), dikutip dari CNN Indonesia.
RK mengatakan penurunan uang belanja akan sangat membantu masyarakat ketimbang penghasilan naik tapi pengeluaran juga bertambah. Misalnya, untuk barang sembako langsung beli di pabriknya sehingga harga jauh lebih murah.
“Saya pernah inovasi beli sembako bukan di kampungnya, tapi di pabriknya dengan harga grosir. Jadi sepulang kerja ambil pesanan dan pulang,” kata dia.
Mantan Gubernur Jawa Barat ini mengakui bahwa ada perbedaan harga sembako antara yang dijual di warung dan grosir. Bahkan selisih harganya kadang cukup besar sehingga pengeluaran masyarakat tinggi untuk memenuhi kebutuhan. “Jadi harga grosir dan di warung sebelah kadang-kadang jomplang,” kata dia.
Selain itu, ia juga berencana untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (BPR) untuk memiliki rumah. Mulai dari down payment (DP) atau uang muka 0 persen hingga subsidi harga hingga 60 persen.
Artinya, warga Jakarta yang ingin membeli rumah bisa hanya membayar 40 persen saja. Pasalnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberikan subsidi 60 persen apabila ia menang dalam kontestasi.
“Termasuk kami sudah hitung, supply housing untuk golongan yang diatur termasuk buruh, bisa DP 0 sebenarnya, bahkan gratis 30 persen, gratis, disubsidi 60 persen yang properti dijual komersial,” jelasnya.
Ia menilai ini adalah solusi yang terbaik untuk mengkompensasi hitungan rumus pengupahan yang kemungkinan hasilnya tidak disepakati oleh buruh.
“Intinya begitu, mudah-mudahan ekonomi kita tadi tidak berkutat dengan naik upah. Kami akan berinovasi sejahterakan buruh untuk kurangi pengeluaran mereka, gini ratio bisa ditekan, kemiskinan strukturnya bisa berkurang dengan inovasi,” pungkasnya. {}
