Berita Golkar – Kehadiran internet Starlink milik Elon Musk di Indonesia, menjadi pembicaraan. Starlink dinilai bisa membantu akses internet secara merata di seluruh wilayah. Namun, muncul kekhawatiran tentang keamanan data masyarakat Indonesia.
Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Pratama Persadha menilai, layanan internet melalui satelit seperti Starlink, tentu saja sangat bermanfaat bagi Indonesia. Sebab, lanjut dia, selama ini masih sangat banyak daerah yang tidak mendapatkan akses internet.
“Di puncak pegunungan, di tengah hutan belantara maupun di tengah lautan, tetap dapat menikmati internet jika menggunakan layanan melalui satelit seperti ini,” ujar Pratama, Rabu (22/5/2024).
Dia menuturkan, beberapa fasilitas publik akan mendapatkan dampak positif. Khususnya, bagi wilayah yang selama ini tidak terakses internet. “Dapat juga meningkatkan perekonomian digital di Indonesia, dan dapat mengurangi kesenjangan informasi karena bisa mengakses informasi lebih cepat,” ucapnya.
Namun, ingat Pratama, masih ada beberapa hal yang menjadi polemik terkait layanan Starlink. Dia menjelaskan, salah satu polemiknya adalah, Network Operation Center (NOC) dari Starlink yang melayani pelanggan di Indonesia.
“Untuk saat ini, belum dilakukan dari Indonesia. Namun, masih di-support NOC yang berada di luar negeri,” tandasnya.
Dia menambahkan, jika NOC Starlink berlokasi di Indonesia, Pemerintah akan lebih mudah berkolaborasi apabila diperlukan tindakan bersama. Misalnya, untuk pemberantasan judi online dan pornografi.
“Meski begitu, Starlink sudah bekerjasama dengan NAP (Network Access Provider) lokal untuk layanan backbone internetnya, supaya bisa mendapatkan izin ISP (Internet Service Provider),” ujarnya.
Selain itu, Pratama mewanti-wanti Pemerintah karena Starlink adalah perusahaan asing. Sehingga, dia menyarankan agar Pemerintah menjaga kedaulatan digital di sektor kritikal, seperti sektor kesehatan, pertahanan dan keamanan.
“Jika kondisi lokasi hanya bisa dijangkau layanan internet melalui satelit, bisa menggunakan layanan VSAT yang juga banyak dimiliki ISP lokal di Indonesia,” jelasnya.
Menurut Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bobby Adhityo Rizaldi, kehadiran Starlink memiliki banyak manfaat untuk masyarakat Indonesia. Terkait keamanan data, dia meyakini, instrumen negara bisa mengantisipasinya.
Untuk membahas topik ini lebih lanjut, berikut wawancara dengan Bobby Adhityo Rizaldi.
Pemerintah diingatkan agar berhati-hati menjaga kedaulatan digital dan keamanan data, terkait masuknya Starlink ke Indonesia. Tanggapan Anda?
Saat ini, untuk keamanan siber, sudah ada instrumen negaranya.
Apakah itu cukup?
Kita ada badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang menjaga lembaga negara, ada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang memonitor giat penggunaan data pribadi, Polri punya patroli cyber crime, Badan Intelijen Negara (BIN) juga ada deputi yang mengurusi spionase sinyal, lalu ada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang memiliki kemampuan pengawasan sinyal terorisme, dan lain-lain.
Pemerintah disarankan agar sektor strategis seperti kesehatan dan pertahanan, tidak menggunakan layanan Starlink. Apa tanggapan Anda?
Starlink beroperasi sesuai peraturan di Indonesia. IP adress dan gateway-nya harus di Indonesia dan di bawah pengawasan otoritas siber Indonesia dan instansi terkait. Agar, tidak ada kegiatan spionase sinyal/digital dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pelanggaran cyber crime atau cyber defense.
Apakah di DPR sudah ada pembahasan tentang keamanan data negara terkait hadirnya Starlink?
Secara khusus membahas Starlink, belum ya. Tapi dalam rapat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025, dalam waktu dekat ini akan dimasukkan dalam agenda.
Apa yang akan menjadi fokus pembahasan?
Seberapa siap keamanan siber negara saat ini, setelah program-program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2025, infrastruktur keamanan siber dibangun.
Anda melihat kehadiran Starlink di Tanah Air seperti apa?
Baik ya. Ini sesuai pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) untuk pemerataan akses infrastruktur digital. Ini merupakan salah satu upaya pemenuhan pelayanan kesejahteraan untuk masyarakat.
Pemerintah menyambut baik kehadiran Starlink. Menurut Anda, apa target utamanya?
Sifat Starlink ini kerja sama. Starlink membuka layanan di Indonesia sebagai perluasan pasar mereka. Indonesia menerimanya sebagai tambahan atau pilihan akses telekomunikasi satelit, sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
Apa manfaat khusus yang dapat dirasakan negara maupun masyarakat umum di Indonesia?
Manfaatnya adalah menambah jangkauan akses digital, mendukung infrastruktur saat ini, yaitu satelit Stasiun Bumi Satelit Republik Indonesia (SATRIA), Base Transceiver Station (BTS) yang dibangun operator dan 6000-an BTS yang dibangun Badan Aksebilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) di daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar). {sumber}
