Berita Golkar – Komisi XII DPR RI tegaskan pentingnya penguatan tata kelola sektor pertambangan untuk menekan praktik pertambangan ilegal yang berpotensi merugikan negara dan merusak lingkungan. Temuan kasus pertambangan batu bara ilegal dengan nilai kerugian mencapai Rp 5,7 triliun menjadi momentum mempercepat langkah pengawasan terpadu yang melibatkan semua pemangku kepentingan.
Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar (FPG), Beniyanto Tamoreka, menyampaikan bahwa DPR melihat urgensi membangun ekosistem pengawasan berbasis teknologi, sekaligus penyempurnaan regulasi agar celah hukum dapat tertutup.
“Pertambangan ilegal adalah persoalan serius yang membutuhkan sinergi seluruh pihak, dari pusat hingga daerah. Komisi XII mendukung penguatan sistem monitoring digital, harmonisasi perizinan, dan penyempurnaan regulasi agar pengawasan lebih efektif dan transparan,” ujar Beniyanto kepada Golkarpedia di Jakarta, Kamis (24/7/2025).
Beniyanto menekankan, kolaborasi menjadi kunci mewujudkan pengelolaan sumber daya mineral yang akuntabel. DPR akan mendorong percepatan integrasi data perizinan melalui sistem informasi terpadu, sehingga distribusi hasil tambang dapat dipantau secara real time.
“Pengawasan yang terhubung dengan basis data nasional akan meminimalisir praktik pemalsuan dokumen dan peredaran ilegal. Ini langkah untuk menjaga kredibilitas tata kelola minerba kita,” tambah tokoh masyarakat asal Banggai, Sulteng ini.
Selain pengawasan, Komisi XII DPR juga akan mengawal revisi regulasi agar sanksi bagi pelanggaran semakin tegas dan berpihak pada prinsip keberlanjutan. Regulasi tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat aspek penindakan, tapi juga memastikan pelaksanaan reklamasi pascatambang dan perlindungan masyarakat di wilayah terdampak.
“Pemberantasan pertambangan ilegal bukan hanya menghentikan aktivitas ilegal, tetapi juga membangun sistem yang menjaga kelestarian lingkungan dan memberikan manfaat ekonomi secara adil bagi daerah,” tegas Beniyanto.
Dengan penguatan regulasi dan digitalisasi pengawasan, DPR optimistis Indonesia dapat menekan praktik pertambangan ilegal dan memperkuat kedaulatan pengelolaan sumber daya alam. “Langkah ini sejalan dengan visi kita bersama untuk menciptakan sektor minerba yang berkelanjutan dan berdaya saing,” pungkas legislator asal daerah pemilihan Sulawesi Tengah itu. {}
