Berita Golkar – Rekrutmen CPNS 2024 dan PPPK semakin dekat, namun para Freshgraduate atau lulusan baru justru berpotensi jadi penonton. Pasalnya terdapat usulan dari DPR RI agar lulusan baru jadi Honorer dulu sebelum mengikuti seleksi CASN 2024.
Sementara Pemerintah dalam hal ini KemenPANRB dan BKN menginginkan rekrutmen dari stok mahasiswa lulus S1 dan S2 yang berkualitas.
Anggota Komisi II DPR RI, Adhi Mahendra Putra, menyampaikan hal ini dalam Rapat Kerja bersama KemenPANRB, BKN, dan KASN, pada Rabu, 12 Juni 2024.
Dikutip klikpendidikan.id dari TVR Parlemen pada Sabtu, 15 Juni 2024, Adhi mengusulkan agar Freshgraduate diperlakukan sama seperti Honorer. “Kenapa kita gak berlakukan hal yang sama kita angkat dia sebagai Honorer dulu atau kontrak dulu,” usul Adhi dikutip klikpendidikan.id dari TVR Parlemen pada Sabtu, 15 Juni 2024.
Tanpa menyanggah pentingnya kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas, Adhi fokus pada kepentingan penyelesaian tenaga Honorer. Sebagaimana telah menjadi kewajiban Pemerintah untuk membereskan penataan pegawai Non ASN tahun ini.
Ketika para lulusan baru menjadi Honorer dulu, mereka akan melalui proses yang sama sebelum diprioritaskan dalam pendaftaran CPNS dan PPPK. “Kemudian begitu setiap tahun kita buka lagi dia lah yang menjadi peserta utama yang kita prioritaskan sebagai pendaftar di CPNS atau pun di PPPK nantinya,” lanjutnya.
Dengan demikian, Adhi berpandangan akan dapat segera menyelesaikan masalah penataan Honorer. Para pegawai kontrak di daerah yang diangkat para Kepala Daerah bisa terselesaikan lebih cepat.
Pertimbangan lain sebagai alasan agar lulusan baru menempuh Honorer dulu adalah masa kerja angkatan tahun ini. Para Honorer yang diangkat tahun ini memiliki siklus 10 hingga 20 tahun ke depan ketika sampai di batas usia pensiun.
“Kalau saya hitung, mungkin siklusnya 10 sampai 20 tahun Honorer yang diangkat selama ini tidak mempunyai parameter yang bagus ini akan selesai,” ungkapnya.
Jadi ia sangat berharap para tenaga Honorer tidak dikorbankan dengan adanya rekrutmen besar-besaran pada formasi Freshgraduate. “Jangan saat ini dikorbankan, apalagi kami di Provinsi Bali khususnya,” kata anggota Fraksi Golkar Dapil Bali tersebut.
Namun hal ini masih berupa usulan yang pastinya menjadi pertimbangan bagi KemenPANRB bersama BKN dan KASN dalam memutuskan regulasi rekrutmen CPNS 2024 dan PPPK. {sumber}