Berita Golkar – Pemerintah menekankan pentingnya kerja lintas kementerian dan lembaga dalam menerapkan Desain Besar Pembangunan Kependudukan 2025–2045.
Hal ini ditegaskan oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, dalam peluncuran resmi yang disiarkan secara daring melalui kanal YouTube Bappenas RI, Jumat (11/7/2025).
Wihaji mengilustrasikan bahwa data kependudukan hanya menjadi angka jika tidak ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan konkret. “Data harus dikonversi menjadi big data, lalu menjadi frame, dan diubah menjadi kerja nyata atau framework,” ucapnya, dikutip dari RRI.
Ia menyebut bahwa dokumen desain besar yang telah disusun oleh Bappenas harus diterjemahkan menjadi peta jalan, rencana aksi, dan sistem evaluasi yang solid. Dalam konteks ini, BKKBN akan bertanggung jawab atas indikator seperti Total Fertility Rate (TFR), Sexual Fertility Rate (SFR), dan pemenuhan kebutuhan keluarga berencana.
Wihaji juga mengingatkan bahwa pembangunan kependudukan tidak bisa berjalan tanpa adanya kerjasama. Diperlukan kolaborasi lintas kementerian dan mitra internasional seperti UNFPA. “Desain besar ini bukan urusan satu institusi. Kita butuh ‘kunci Inggris’ untuk menyatukan semua,” ujarnya.
Selain membangun sistem kerja, Wihaji menyoroti pentingnya perubahan perilaku masyarakat sebagai indikator keberhasilan pembangunan keluarga. “Perilaku tertib di luar negeri adalah hasil pembiasaan. Dan pembiasaan itu dimulai dari keluarga,” katanya.
Ia juga menyampaikan bahwa setiap sektor dari pemerintah pusat hingga kabupaten/kota harus memiliki peran jelas dalam menerjemahkan desain menjadi program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Peluncuran ini, bukan sekadar simbolis, tetapi awal dari kerja kolaboratif menuju masyarakat yang berkualitas dan inklusif demi Indonesia Emas 2045. {}
