Berita Golkar – Partai Golkar tengah menuntaskan kajian tentang arah baru pemilihan kepala daerah. Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan bahwa partainya telah menyiapkan sejumlah opsi yang akan dibawa ke meja pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu, sebagai sebuah momentum penting untuk menentukan format politik lokal ke depan.
Wakil Ketua Baleg DPR RI itu menegaskan bahwa setiap fraksi kini bergerak dengan kajian masing-masing, termasuk Partai Golkar yang telah lebih dulu membentuk tim perumus politik internal. Tim tersebut sudah bekerja lebih dari satu setengah tahun, menggali berbagai kemungkinan penyempurnaan tata kelola demokrasi elektoral nasional.
“Kita mengkaji semua tentang penyempurnaan sistem politik Indonesia, termasuk sistem Pemilu kita. Sistem Pemilu itu kan ada Pilpres, Pileg, dan Pilkada juga. Jadi bukan hanya pilkada aja,” kata Doli saat dihubungi Selasa, 9 Desember 2025.
Dari proses kajian itulah, Partai Golkar menemukan sejumlah opsi yang kini menjadi bahan diskusi internal. Salah satu yang kembali mencuat adalah gagasan mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah ke DPRD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Namun, Doli memastikan partainya tidak menutup pintu bagi model lain, termasuk pola asimetris atau hybrid yang memungkinkan daerah memiliki skema berbeda sesuai kebutuhan.
“Ini yang sedang kita kaji mendalam terus. Sehingga nanti pada saat dimulainya pembahasan RUU, kita sudah punya bahan, punya rekomendasi di dalam pembahasan itu,” katanya.
Ia menambahkan bahwa seluruh pandangan fraksi, termasuk Partai Golkar, akan menjadi bagian dari pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Dalam kerangka itu pula, wacana pilkada tidak langsung kembali menggema setelah Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyampaikan sikap terbuka partainya terhadap berbagai opsi pemilihan kepala daerah.
Wacana tersebut ia sampaikan ketika menyinggung kajian internal Golkar mengenai model pemilihan untuk kontestasi mendatang. Menurutnya, usulan awal sempat mengarah pada pemilihan lewat DPR, namun setelah melihat respons publik, Golkar mengajukan alternatif lain.
“Terjadi pro dan kontra. Lalu kami kaji lagi, alangkah baiknya memang dipilih lewat DPRD kabupaten dan kota,” kata Bahlil saat berpidato di acara Puncak Hari Ulang Tahun ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, pada Jumat, 5 Desember 2025.
Sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil menegaskan bahwa seluruh wacana tersebut harus diproses dengan penuh kehati-hatian. Ia mengingatkan bahwa setiap desain undang-undang harus diuji secara mendalam agar tidak bertabrakan dengan putusan atau tafsir konstitusi di kemudian hari. “Sampai di Mahkamah Konstitusi malah diubah atau dibuat norma baru. Jangan sampai,” ucapnya.
