Berita Golkar – Talkshow Aksi Nyata untuk Bumi Lestari yang digelar Bidang Lingkungan Hidup DPP Partai Golkar menghadirkan diskusi yang padat substansi dan berbasis data. Acara ini dibuka langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan dihadiri Sekjen DPP Partai Golkar Sarmuji, Ketua Bidang Lingkungan Hidup Dyah Roro Esti, serta sejumlah tokoh Golkar lainnya, acara ini mengupas secara mendalam arah kebijakan lingkungan nasional dalam kaitannya terhadap berbagai sektor pembangunan.
Dalam kesempatan ini, Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya yang turut menjadi pemantik diskusi menyampaikan bahwa fondasi komitmen Indonesia terhadap lingkungan semakin kuat dari waktu ke waktu.
“Kalau kita bertanya seberapa besar komitmen Indonesia terhadap isu lingkungan hari ini, saya bisa memastikan bahwa levelnya sangat tinggi. Negara bukan hanya berbicara, tetapi menyiapkan struktur kelembagaan yang memastikan pengawasan dan mitigasi lingkungan berjalan sejak hulu hingga hilir,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pemisahan Kementerian Lingkungan Hidup dari Kementerian Kehutanan menjadi bukti bahwa isu ini telah menjadi prioritas utama. “Ketika kementeriannya berdiri sendiri, pesan yang ingin disampaikan jelas: lingkungan hidup bukan lagi isu sampingan, tapi prioritas yang harus berdiri pada kekuatan institusional penuh.”
Bambang juga memperluas penjelasannya terkait sektor energi dan pertambangan yang kerap menjadi sumber sorotan publik dalam kaitannya terhadap persoalan lingkungan.
“Dalam konteks pertambangan, isu lingkungan diperlakukan sebagai variabel utama. Di Kementerian ESDM kita memiliki direktorat teknik lingkungan yang bertugas memastikan bahwa setiap izin tambang tidak hanya legal secara administrasi, tetapi juga aman bagi lingkungan sejak hari pertama,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa fungsi pengawasan berlapis menjadi keharusan. “Di atas itu semua, Dirjen Gakkum menjalankan tugas strategis untuk memastikan seluruh aktivitas yang terkait dengan UU Minerba maupun UU Migas berjalan sesuai regulasi. Artinya, aspek kepatuhan perusahaan terhadap standar lingkungan menjadi bagian tak terpisahkan dari proses produksi,” sebut legislator asal Bangka Belitung ini.
Tak hanya berbicara ke dalam, Bambang menyoroti komitmen Indonesia pada level global. Salah satu hal yang disorot Bambang Patijaya adalah persoalan Paris Agreement di mana Indonesia masih konsisten menegakkan Paris Agreement meskipun beberapa negara sudah mundur.
“Di saat beberapa negara besar mengambil langkah mundur dan secara oportunis kembali mengutamakan energi fosil, Indonesia tetap teguh pada kesepakatan Paris Agreement. Konsistensi kita ditegaskan melalui PP Nomor 40 Tahun 2025 yang dengan jelas mengunci target penurunan emisi hingga mencapai zero emission,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa kebijakan energi nasional kini dirancang untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan jangka panjang. “Indonesia tidak ingin terjebak dalam pilihan ekstrem. Kita memadukan rasionalitas ekonomi dengan tanggung jawab lingkungan agar pembangunan tetap berkelanjutan.”
Dari perspektif masyarakat sipil, pegiat lingkungan Nadia Mulya memaparkan ancaman besar yang kini dihadapi tubuh manusia akibat polusi plastik. “Ada riset Zhang & Yu yang menyebut bahwa masyarakat Indonesia memiliki kandungan mikroplastik tertinggi dibanding banyak negara lain. Ini bukan angka kecil dan bukan isu yang bisa ditunda penanganannya,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa mikroplastik kini masuk ke tubuh manusia dengan skala yang mengejutkan. “Setiap bulan, rata-rata ada 15 gram mikroplastik, itu setara tiga kartu kredit yang kita konsumsi tanpa sadar. Mikroplastik itu bersifat hormone disruptor, dapat mengganggu sistem hormon, dan berpotensi memicu kanker,” tutur Nadia Mulya.
Nadia juga mengingatkan bahwa dampak plastik Indonesia terlihat sampai ke luar negeri. “Kita bahkan menjadi penyumbang sampah plastik terbesar di Pantai Seychelles, Afrika Timur. Ini menunjukkan bahwa dampak tindakan kita tidak hanya dirasakan di dalam negeri, tetapi juga mencemari ekosistem dunia,” jelasnya.
Karena itu, ia bersama gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik mendorong keberanian pemerintah dalam kebijakan fiskal. “Cukai bijih plastik adalah instrumen penting. Plastik telah terbukti membahayakan dan kita memerlukan pembatasan berbasis regulasi agar perubahan terjadi secara sistematis,” tambahnya lagi.
Talkshow ini semakin menegaskan bahwa isu lingkungan membutuhkan kolaborasi lintas sektor yakni pemerintah, dunia usaha, partai politik, hingga masyarakat sipil. Melalui forum ini, Partai Golkar menunjukkan keseriusan untuk mendorong kebijakan yang kuat dan terukur, memastikan bahwa agenda keberlanjutan bukan hanya wacana, melainkan arah pembangunan Indonesia ke depan.
