Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono meminta pemerintah tegas membongkar pihak yang selama ini menyokong kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Pihak-pihak itu harus bertanggung jawab atas kekejian KKB yang telah menewaskan warga sipil.
Menurut Dave, aparat keamanan dan penegak hukum serta intelijen perlu menelisik secara tegas dari mana KKB memperoleh sokongan dana sampai dengan peralatan persenjataan.
“Benar-benar membongkar pihak-pihak yang selama ini menyokong, baik dana, pelatihan, maupun peralatan-peralatan lainnya, sehingga organisasi ini (KKB) tetap berjalan dan menghancurkan fasilitas umum, menghambat, dan bahkan merusak pembangunan, serta menewaskan warga sipil,” kata Dave di Jakarta, Jumat (11/4/2025), dikutip dari SinPo.
Dia menyebutkan bahwa hal itu perlu dilakukan oleh pemerintah dengan segala macam platform, baik dalam negeri maupun luar negeri.
“Beberapa kali terungkap, ada personel TNI/Polri yang menjual senjata dan peluru kepada kelompok-kelompok militer tersebut, separatis OPM (Organisasi Papua Merdeka),” kata dia.
Legislator dari Fraksi Partai Golkar itu menilai ketegasan dari pemerintah diperlukan mengingat permasalahan di Papua sudah berlangsung selama puluhan tahun dan memakan banyak korban dari sipil, militer, polisi, hingga warga negara asing (WNA).
“Kita harus bisa berpikir bahwa mungkin tidak akan bisa selesai sepenuhnya. Akan tetapi, harus ada upaya-upaya drastis dari Pemerintah,” ujar dia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan mengatakan pemerintah mengutuk keras aksi kekerasan KKB di Yahukimo, Papua, yang menewaskan 11 pendulang emas.
“Pemerintah mengutuk keras kekerasan yang terjadi di Yahukimo, Papua, pada tanggal 5–8 April 2025 yang mengakibatkan 11 orang meninggal dunia oleh oknum bersenjata di Papua,” kata Budi dalam keterangan diterima di Jakarta beberapa waktu lalu.
Sementara itu, Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengatakan bahwa narasi yang menyebutkan korban tewas oleh penyerangan KKB di Yahukimo, Papua, merupakan agen intelijen dari TNI merupakan propaganda yang hendak menyudutkan pemerintah dan TNI.
Kepala Biro Informasi dan Humas Kementerian Pertahanan Frega Wenas meminta agar seluruh pihak jeli dalam menerima narasi disinformasi dan malainformasi tersebut karena korban betul-betul merupakan warga sipil yang sedang mendulang tambang emas secara ilegal.
“Jadi, propaganda dengan menyebutkan bahwa itu adalah agen intelijen dari TNI itu sama sekali tidak benar,” kata Frega dihubungi terpisah. {}
