Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menyebut Komisi I telah mengetahui pertemuan antara Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid dengan developer gim Roblox pekan lalu.
“Kami di Komisi I DPR RI telah menerima laporan awal mengenai langkah-langkah yang sedang ditempuh oleh pemerintah,” ucap Dave saat dihubungi, Senin (18/8/2025), dikutip dari Kumparan.
“Kementerian Komdigi telah menyampaikan bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk mengklarifikasi sejumlah konten yang dinilai tidak sesuai dengan norma dan regulasi yang berlaku di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan anak dan keamanan digital,” tambahnya.
Menurut Dave, Komisi I mendukung langkah dialogis yang diambil oleh Komdigi. Komisi I pun akan terus mengawasi perkembangannya.
“Kami mendorong agar setiap kebijakan, termasuk potensi pemblokiran atau perbaikan sistem, dilakukan secara hati-hati, dengan mempertimbangkan kepentingan publik, edukasi digital, serta perlindungan terhadap generasi muda,” ucap Dave.
Kini, gim Roblox yang dinilai mengandung unsur kekerasan belum akan diblokir. Dave menilai perbaikan konten masih menjadi pilihan yang lebih tepat.
“Saat ini, opsi pemblokiran belum menjadi keputusan final. Kami menilai bahwa perbaikan konten dan sistem moderasi dari pihak pengembang adalah langkah yang lebih konstruktif, selama mereka menunjukkan komitmen yang jelas dan terukur untuk mematuhi regulasi nasional,” ujar Dave.
“Komisi I akan terus mengawasi proses ini secara ketat. Kami juga mendorong transparansi dari pemerintah dan keterlibatan publik dalam evaluasi platform digital, agar kebijakan yang diambil tidak hanya reaktif, tetapi juga strategis dan berkelanjutan,” tandasnya.
Meutya sendiri bertemu developer gim Roblox di kantor Komdigi, Jakarta Pusat pada Kamis (14/8) lalu. Meutya menyampaikan beberapa hal.
“Jadi, tadi kita menerima Roblox, yang datang langsung perwakilan dari Asia Pasifik dan juga kita tadi sudah meminta beberapa hal. Yang paling utama adalah sesuai aturan harus ada perwakilan yaitu kantor di Indonesia,” ucap Meutya di Kantor Komdigi, Jakarta, pada Kamis (14/8).
“Kemudian juga harus patuh dan mengikuti regulasi yang ada terkhusus PP Tunas (peraturan pemerintah tentang perlindungan anak di ruang digital) dan juga SAMAN (Sistem Pengawasan Konten) yang isinya adalah perlindungan untuk anak di ruang digital,” tambahnya.
Meutya menyebut Roblox akan terus memberikan laporan terkait permintaan Komdigi itu. Komdigi pun akan terus memantau.
Pertemuan itu bukan menjadi yang terakhir. Meutya menyebut masih akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya untuk menentukan nasib gim Roblox di Indonesia.
“Ini tahap awal, nanti secara berkala kita akan panggil lagi baru kemudian kita putuskan apakah memang ini perlu diblokir ataukah perlu pembatasan usia yang diperlukan,” ucap Meutya.
“Atau syukur-syukur kalo dalam waktu 1-2 bulan ini Roblox khususnya untuk layanan di Indonesia melakukan perbaikan-perbaikan yang menyeluruh,” tandasnya.
Gim Roblox tengah menjadi sorotan publik belakangan ini. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menilai gim ini mengandung kekerasan yang bisa ditiru oleh anak-anak.
Pendapatnya itu pun diamini sejumlah psikolog anak. Namun, menurut beberapa psikolog, gim ini lebih baik dilakukan perbaikan dan pembatasan usia ketimbang diblokir. Sebab, dalam gim masih dinilai bisa mengembangkan kreativitas anak.
Sementara itu, sejumlah negara telah melarang Roblox, seperti China, Turki, Oman, dan Qatar, dengan alasan kekhawatiran terhadap keselamatan anak.
Roblox sebenarnya bukanlah satu gim, melainkan sebuah platform atau metaverse yang di dalamnya terdapat jutaan gim. Pengguna bisa membuat dan memainkan berbagai macam gim yang dibuat oleh pengguna lain dari seluruh dunia. {}
