Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Dave Laksono menegaskan, tudingan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat bahwa aksi buruh tidak sepenuhnya murni karena ada keterlibatan partai politik (parpol), perlu disertai dengan bukti yang konkret.
“Tudingan terhadap parpol sebaiknya disertai bukti yang konkret agar tidak menimbulkan prasangka yang kontraproduktif. Kami harus menjaga agar ruang demokrasi tetap sehat dan tidak tercemar oleh manipulasi politik,” ujar Dave kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Jumat (29/8/2025).
Dave menilai, pernyataan Jumhur perlu ada klarifikasi yang objektif karena aksi buruh merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi.
“Namun, jika ada indikasi bahwa gerakan tersebut ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu, maka hal itu patut menjadi perhatian bersama,” sambungnya.
Sebelumnya, Ketum KSPSI Moh Jumhur Hidayat beserta keluarga besar buruh di bawah naungan KSPSI tidak mengikuti unjuk rasa pada Kamis ini (28/8/2025) di depan gerbang utama Gedung MPR/DPR/DPD di Jakarta.
“Saya sudah instruksikan kepada tiga juta keluarga besar buruh anggota KSPSI di seluruh Tanah Air untuk tidak terlibat dalam aksi demo itu,” ujar Jumhur.
Ia mengatakan KSPSI bersama sekitar 100 federasi dan konfederasi buruh lainnya, sudah membuat draf peningkatan kesejahteraan buruh, untuk didialogkan dengan pemerintah, DPR, dan pengusaha.
Ia menambahkan demonstrasi adalah jalan akhir bila dialog buntu. “Dialog saja masih bisa, untuk apa demo. Jadi saya minta itu tidak dilakukan,” ucapnya.
Ia menyebut aksi buruh pada hari ini, tidak murni gerakan buruh karena adanya keterlibatan partai politik di dalamnya, namun dia tetap mempersilakan pihak-pihak tersebut untuk berunjuk rasa. “Ini negara demokrasi, silakan bila mau mencari simpati,” katanya. {}
