Berita Golkar – Waketum PKB Jazilul Fawaid mengusulkan agar penentuan nomor urut calon presiden dan wakil presiden tidak diundi. Ketua DPP Golkar Dave Laksono, meminta PKB mengikuti Peraturan KPU (PKPU) yang ada.
“Kan sudah ada PKPU-nya, ikuti saja peraturan yang sudah dibuat,” ujar Dave saat dihubungi, Sabtu (4/11/2023).
Dave menyebut aturan yang terdapat dalam PKPU telah disepakati bersama. Sehingga menurutnya, perlu dijalankan demi kelancaran pemilu. “Peraturan kan telah dibuat dan sepakati bersama, jadi agar dijalankan demi kelancaran pemilu,” tuturnya.
Sebelumnya, Jazilul Fawaid mengusulkan agar penentuan nomor urut capres dan cawapres nantinya tidak diundi. Melainkan dengan proses kesepakatan bersama.
“Maksud saya kemarin waktu pengundian nomor urut itu kan disepakati saja ada yang diundi ada yang pakai nomor lama, waktu nomor urut partai ya. Nanti pengundian nomor urut pasangan calon lebih baik partai-partai koalisi berembuk saja, nggak usah diundi,” ujar Jazilul di DPP PKB, Jakarta, Jumat (3/11).
“Ada satu ada PKB, dua kan ada Gerindra, tiga ada PDIP. Atau mau dibalik, kita yang nomor tiga? Terserah,” tambahnya.
Jazilul mengatakan terkait nomor urut bisa didiskusikan antar pasangan calon (paslon). Sebab, nomor urut sendiri nantinya hanya akan ada 3.
“Kalau itu kan dirembukkan aja antar capres kan, kan urutannya 1, 2, dan 3 kan. Nggak mungkin 101, 102, 103. Nah dari komposisi koalisi-koalisi partai yang ada menunjukkan cocok gitu,” tuturnya.
Jazilul menuturkan hal itu bisa dilakukan agar nomor urut bisa sesuai dengan harapan. Namun, dirinya tetap berharap agar pasangan Anies dan Cak Imin mendapat nomor urut 1. “Nanti nggak sesuai dengan harapan. Tapi yang jelas kalau kita yang PKB berharap Pak Anies nomor satu. Dan nanti jadi juara satu,” ucapnya. {sumber}
