Berita Golkar – Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono menekankan bahwa jatah delapan kursi di Kabinet Merah Putih yang diraih partainya berkat kemampuan Ketua Umum Bahlil Lahadalia dalam negosiasi.
“Pak Bahlil dengan kemampuan beliau melakukan lobby, berhasil meyakinkan para mitra koalisi dan khususnya presiden,” ujar Dave kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Kamis (24/10/2024).
Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR RI itu, Bahlil sukses meyakinkan partai-partai di koalisi dan Prabowo agar mau menempatkan kader Partai Golkar dengan jumlah yang signifikan. “Untuk menempatkan kader-kader Golkar dengan jumlah yang cukup signifikan dalam kabinet,” kata Dave dikutip dari Kompas.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengakui adanya proses negosiasi politik antara Golkar dan Partai Gerindra terkait kursi Ketua MPR RI dan jatah kursi di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto.
Bahlil menjelaskan bahwa awalnya, jatah Partai Golkar di kabinet Prabowo hanya lima kursi menteri. Namun, kesepakatan mengenai kursi Ketua MPR RI dengan Gerindra menjadi faktor pembeda.
“Jatah kita waktu itu kan lima. Saya sekarang karena sudah terjadi saya buka saja,” kata Bahlil dalam sambutannya di hadapan para kader pada Tasyakuran HUT ke-60 Partai Golkar di kantor DPP, Senin (21/10/2024).
“Kemudian waktu itu MPR dikonsensuskan untuk diberikan kepada partai sahabat kita yang memenangkan pilpres. Kita kan enggak bisa lawan presiden. Kalau kita lawan presiden repot kita semua kan,” imbuh Bahlil.
Ia juga mengungkapkan bahwa Partai Golkar melancarkan komunikasi politik ala Aburizal Bakrie, mantan Ketua Umum Partai Golkar. “Ini diambil, tapi kita juga minta yang lain,” ujarnya.
Bahlil bercerita bahwa lima jatah menteri yang awalnya disodorkan untuk Partai Golkar sudah termasuk untuk dirinya sebagai ketua umum. Namun, ia merasa perlu untuk menegosiasikan hal tersebut dan menggunakan jatahnya, sebagai Ketua Tim Kerja Strategis (TKS) Prabowo-GIbran pada Pilpres 2024.
“Saya enggak mau. Saya bilang bahwa saya ketua TKS, harusnya saya punya jatah satu di luar partai Golkar,” katanya.
Setelah negosiasi, jatah menteri Partai Golkar bertambah menjadi enam. Usai merelakan kursi Ketua MPR RI, jatah tersebut pun bertambah lagi menjadi tujuh. “Jadi MPR-nya kita kasih tapi kita ambil satu lagi, jadi tujuh,” sebut Bahlil.
Ternyata, Prabowo kemudian menunjuk mantan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk melanjutkan tugasnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Menurut Bahlil, keputusan ini dilatarbelakangi oleh kapasitas Airlangga yang dianggap dibutuhkan oleh negara.
“Tiga-empat kemudian Bang Ical (Aburizal) telepon saya malam, pagi, siang, ‘Pastikan Lil’. Saya bilang, ‘Bang, enggak perlu dipastikan barang ini, insya Allah jadi. Karena beliau punya kualitas yang baik kok’,” terang Bahlil.
“Dan alhamdulillah menjadi delapan (kursi menteri). Saya pikir ini adalah sebuah kesempatan yang baik untuk kita mengabdikan diri kepada pemerintahan,” sambungnya.
Berbeda dengan Bahlil, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, pemilihan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani sebagai Ketua MPR RI dilakukan berdasarkan hasil musyawarah mufakat antar fraksi.
“Sebenarnya begini, bahwa pimpinan MPR itu kan akan dipilih secara musyawarah dan mufakat antar fraksi-fraksi,” ujar Dasco kepada wartawan di kompleks parlemen pada Selasa (22/10/2024).
Dasco menjelaskan, Partai Golkar, sebagai bagian dari koalisi pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, memiliki keinginan untuk menduduki kursi MPR RI seperti pada periode sebelumnya. Namun demikian, hasil musyawarah antar fraksi dan unsur kelompok Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di MPR RI secara bulat sepakat untuk memilih Muzani sebagai ketua.
“Memang waktu itu sebagai partai koalisi, ada nada keinginan Golkar untuk kemudian menduduki kursi pimpinan MPR. Tapi setelah musyawarah mufakat, ya akhirnya itu dijatuhkan kepada Pak Muzani dan Partai Gerindra, dan itu juga atas kesepakatan partai-partai lain,” tutur Dasco yang juga Wakil Ketua DPR. {}
