DBH Anjlok, Gubernur Rudy Mas’ud Minta Pemerintah Pusat Beri Perhatian Lebih ke Kaltim

Berita Golkar – Rencana pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat menjadi sorotan para gubernur se-Indonesia.

Dalam pertemuan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Selasa (7/10/2025), sejumlah kepala daerah menyampaikan kekhawatiran dampak penurunan DBH terhadap pembangunan di wilayah masing-masing, termasuk Kaltim.

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud termasuk salah satu yang menyuarakan hal itu. Seusai pertemuan, ia menyampaikan rasa optimistis setelah berdialog langsung dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

“Kita berdoa, pak menteri sedang menganalisis dan mengevaluasi data. Insyaallah akan ada APBN perubahan yang segera disinkronkan,” kata Harum, dikutip dari Kaltimpost.

Menurutnya, Kaltim termasuk daerah yang paling terdampak penurunan DBH tahun ini. Dari semula sekitar Rp 6 triliun hingga Rp 7 triliun, alokasi bagi hasil turun drastis menjadi sekitar Rp 1,6 triliun.

Kondisi ini, ujar politikus Partai Golkar itu, tentu berpengaruh terhadap pembiayaan sejumlah program pembangunan dan proyek strategis di Bumi Etam. “Sebagai daerah penghasil sumber daya alam, sudah sepatutnya Kaltim mendapat perhatian dan porsi lebih besar dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Meski demikian, mantan anggota DPR RI ini mengaku tetap optimistis. Ia menilai, menkeu menunjukkan komitmen untuk mencari solusi yang adil dan berimbang bagi semua daerah. “Beliau berpikir out of the box, terutama di tengah kondisi ekonomi global yang menantang,” tambahnya.

Dalam forum APPSI tersebut, hampir semua gubernur menyampaikan keresahan yang sama. Mereka berharap evaluasi terhadap penyaluran DBH bisa segera dilakukan agar tidak menghambat kinerja pembangunan di tingkat provinsi.

“Program kerja kita tegak lurus dengan Asta Cita Bapak Presiden. Jadi, keberhasilan pembangunan di Kaltim juga bagian dari keberhasilan pembangunan nasional,” ungkapnya. {}