Berita Golkar – Menteri HAM, Natalius Pigai menyampaikan paparan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).
Rapat kerja Komisi XIII DPR RI yang dipimpin legislator asal Fraksi Partai Golkar Dewi Asmara tersebut membahas masalah kebijakan strategis Kementerian HAM terkait pemberian amnesti, perlindungan HAM terhadap WNI dan pekerja migran di dalam dan luar negeri dan rencana kerja serta anggaran 2025.
Anggaran Kementerian HAM menjadi Rp. 37 miliar usai dilakukan efisiensi. Komisi XIII DPR RI mempersilakan Menteri HAM Natalius Pigai untuk mengajukan relaksasi.
“Komisi XIII memahami bahwa kementerian HAM dengan anggaran tahun 2025 sebesar Rp 174.322.223.000 yang kemudian mengalami efisiensi berdasarkan surat menteri keuangan RI Nomor S-37/MK.02/2025 sebesar Rp 83.400.000.000 (Rp 83 M), sehingga tersisa Rp 37.505.813.000,” kata Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Dewi Asmara.
Dewi mendukung untuk pengajuan upaya relaksasi anggaran. Namun ia meminta Kementerian HAM untuk menyusun rinci detail anggarannya.
“Komisi XIII secara prinsip mendukung untuk pengajuan upaya relaksasi anggaran, yang nilai dan detailnya perlu di susun kembali oleh Kementerian HAM dengan tetap mencerminkan produktifitas kinerja kementerian HAM,” ujar Waketum Depinas SOKSI ini.
Prinsipnya, kata Dewi, relaksasi anggaran itu harus mencerminkan produktifitas kinerja Kementerian HAM. “Sehingga kita tidak bicara mengenai uangnya saja, tapi uang itu dibutuhkan karena perencanaan akan mencerminkan apa sebetulnya hasil kerja apa yang akan dihasilkan Kementerian HAM,” pungkasnya.
