Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Dewi Asmara, memimpin Tim Kunjungan Spesifik (Kunsfik) ke Kantor Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (21/8/2025). Dalam pertemuan tersebut, Dewi memaparkan lima hal utama yang menjadi fokus pembahasan.
“Yang pertama kelembagaan, kedua (soal) anggaran, ketiga (soal) program-program mengisi Astacita, keempat koordinasi antar lembaga dan kelima kerja sama internasional,” ujar Dewi saat memimpin rapat bersama jajaran BNPT.
Pada kesempatan itu, Ketua Umum Depipus Wirakarya ini menekankan pentingnya pembaruan regulasi kelembagaan BNPT. Menurutnya, struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) BNPT harus diselaraskan dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Dewi menegaskan, begitu landasan hukum terbaru diterbitkan Kementerian PAN-RB, pihaknya siap mendukung melalui koordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara yang menjadi mitra kerja Komisi XIII.
Terkait anggaran, senior SOKSI ini mengapresiasi capaian penyerapan anggaran BNPT tahun 2025 yang sudah mencapai sekitar 70 persen, lebih tinggi dibanding sejumlah kementerian lain. Namun, ia menilai penguatan anggaran tetap diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas BNPT pada tahun 2026.
“Karena sebagus-bagusnya tupoksi ataupun tusi-nya (tanpa anggaran yang memadai) itu nggak akan berjalan. Harus ada misi, ada visi, tapi kalau gak ada gizinya, gak jalan juga,” ungkap politisi Fraksi Partai Golkar itu.
Legislator asal Jawa Barat III ini juga mengapresiasi kinerja BNPT yang dinilai berhasil mencegah terjadinya serangan terorisme besar sejak 2022. Meski begitu, ia mengingatkan agar BNPT tetap memperkuat sistem pencegahan dan deteksi dini.
“Jadi money follow function. Itu (akan digunakan) untuk membangun alert system dan awareness bangsa kita,” tegas Dewi.
Selain anggaran, Dewi menekankan agar program BNPT selaras dengan Asta Cita, khususnya poin kedua tentang kesiapsiagaan nasionalisme. Program tersebut mencakup pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas aparatur, pengembangan kajian terorisme, hingga pemetaan wilayah rawan radikalisme.
“Jangan sampai kita bangga dulu dengan zero terrorism, tapi justru lengah terhadap potensi ancaman baru. Lebih baik kita tunjukkan bahayanya daripada terbuai keberhasilan semu,” ujarnya.
Koordinasi antar lembaga juga menjadi perhatian serius Komisi XIII DPR RI. Saat ini BNPT menjalankan tugas dengan dukungan berbagai lembaga, baik melalui penyediaan sumber daya manusia, dukungan teknis, maupun peralatan. Dewi menilai koordinasi tersebut perlu diperkuat agar semakin efektif.
Hal tersebut dirasa sejalan dengan pernyataan Kepala BNPT Eddy Hartono yang sebelumnya menyampaikan pentingnya penguatan kelembagaan, mengingat BNPT berperan sebagai pusat analisis dan pengendalian krisis, serta urgensi pembentukan sistem penilai ancaman terorisme sebagaimana telah dimiliki banyak negara.
Lebih lanjut, Dewi menegaskan pentingnya kerja sama internasional dalam menghadapi ancaman terorisme di era teknologi informasi. Menurutnya, DPR bersama aparat penegak hukum perlu mendorong penguatan sistem monitoring dan penyadapan untuk mencegah potensi serangan sejak dini.
Turut hadir dalam kunjungan, sejumlah anggota Komisi XIII DPR RI, yakni Vita Ervina (F-PDI Perjuangan), Maruli Siahaan (F-Partai Golkar), Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga (F-Partai Golkar), Anwar Sadad (F-Partai Gerindra), dan Yanuar Arif Wibowo (F-PKS).
