Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Dewi Asmara, menegaskan bahwa kinerja keimigrasian di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menunjukkan perkembangan menggembirakan, terutama dalam keseimbangan antara pelayanan publik dan penegakan hukum.
Ia menilai kesiapan infrastruktur digital serta sinergi lintas sektor menjadi modal penting bagi Yogyakarta untuk menghadapi tantangan ke depan, termasuk rencana operasional embarkasi haji pada tahun 2026.
Penilaian tersebut disampaikan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (Kanwil Ditjen Imigrasi) DIY, Kamis. Rombongan yang dipimpin Dewi Asmara disambut langsung oleh Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi DIY, Junita Sitorus, beserta jajaran.
Dewi Asmara mengapresiasi langkah Kanwil Ditjen Imigrasi DIY dalam merespons dinamika pelintas batas. Menurutnya, prinsip kehati-hatian (prudent) yang diterapkan dalam penerbitan dokumen perjalanan, seperti paspor dan visa, merupakan langkah preventif penting untuk menekan potensi penyalahgunaan dokumen.
“Sinergi yang terbangun, khususnya melalui Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) dengan melibatkan Polri dan pemerintah daerah, sangat positif untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) maupun pelanggaran izin tinggal,” ujar Politisi Partai Golkar tersebut di sela-sela pertemuan.
Selain penguatan pengawasan, Dewi menilai pemanfaatan teknologi informasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Internasional Yogyakarta (YIA)—mulai dari Dasbor Keimigrasian hingga sistem pencegahan dan penangkalan (cekal)—mutlak diperlukan untuk menjaga keamanan nasional.
Komisi XIII DPR RI, lanjutnya, berkomitmen mendorong percepatan pembangunan sarana-prasarana keimigrasian di Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul, termasuk pemenuhan kebutuhan SDM yang memadai.
Menanggapi dukungan tersebut, Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi DIY, Junita Sitorus, menyampaikan apresiasinya. Ia menyebut perhatian Komisi XIII DPR RI menjadi dorongan moral bagi jajarannya untuk terus meningkatkan kualitas layanan. Junita menegaskan bahwa pihaknya kini tengah fokus mempersiapkan dukungan keimigrasian bagi operasional YIA sebagai embarkasi haji pada 2026.
“Dukungan dari Komisi XIII ini memperkuat komitmen kami. Selain persiapan embarkasi haji, prioritas kami adalah memperluas jangkauan edukasi kepada masyarakat melalui Desa Binaan Imigrasi. Tujuannya agar masyarakat memiliki literasi yang baik terkait migrasi aman dan terhindar dari kejahatan lintas negara,” kata Junita.
Ia menambahkan bahwa pendekatan menyeluruh (whole of government approach) akan terus dikedepankan agar pelayanan keimigrasian di Yogyakarta tidak hanya cepat dan mudah, tetapi juga aman dan memiliki kepastian hukum.
