Berita Golkar – Anggota Komisi XII DPR RI, Dewi Yustisiana, mendesak Pertamina Patra Niaga segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem QR Code dalam penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Desakan ini muncul setelah maraknya penyalahgunaan QR Code di masyarakat yang dinilai merugikan penerima subsidi yang berhak maupun negara.
Menurut Dewi, penyalahgunaan QR Code subsidi BBM kerap terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari penggunaan multiple QR Code oleh satu pengguna, pemakaian QR Code milik orang lain, hingga penggandaan QR Code. Praktik semacam ini, kata Dewi, bukan hanya menggeser hak masyarakat yang benar-benar membutuhkan, tetapi juga menimbulkan pembengkakan anggaran subsidi dalam APBN.
“Fungsi QR Code ini ke depan akan semakin krusial. Makanya saya mengingatkan supaya Patra Niaga bisa mengantisipasi hal ini. QR Code adalah salah satu sistem terpenting untuk memastikan BBM subsidi benar-benar tepat sasaran. Karena itu segala bentuk penyelewengan harus bisa diselesaikan dan diperbaiki secara sistem di internal Patra Niaga,” tegas Dewi dikutip dari tayangan video TVR Parlemen.
Ia juga menilai lemahnya pengawasan dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Pertamina Patra Niaga turut memperparah masalah distribusi BBM bersubsidi. Dewi menekankan perlunya pembenahan serius agar sistem penyaluran subsidi lebih transparan, akuntabel, dan menciptakan rasa keadilan.
Sebagai langkah lanjutan, Dewi mendorong adanya koordinasi erat antara BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga untuk memperkuat sistem distribusi. Menurutnya, upaya ini sangat penting agar penyalahgunaan dapat dicegah sejak dini dan kerugian negara akibat penyaluran yang tidak tepat sasaran bisa diminimalisir.
“Kalau sistem pengawasan dan distribusi bisa diperketat, program subsidi BBM akan berkelanjutan dan benar-benar bisa membantu masyarakat kecil yang paling membutuhkan,” pungkas srikandi Partai Golkar ini.
