Berita Golkar – Menjelang masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), Anggota Komisi XII DPR RI, Dewi Yustisiana, meminta PT Pertamina Patra Niaga untuk memastikan pasokan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) berjalan lancar di seluruh daerah.
Hal tersebut disampaikan Dewi kepada Parlementaria usai pertemuan kunjungan kerja spesifik DPR RI beserta tim dengan dengan jajaran Direksi Pertamina Patra Niaga di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (7/11/2025).
“Kami dari Komisi XII DPR RI meminta Direksi (Pertamina) Patra Niaga memastikan bahwa pasokan dan persediaan BBM menjelang Nataru berjalan dengan lancar. Jangan sampai terjadi kelangkaan, karena di beberapa daerah sudah terdengar adanya kelangkaan BBM, baik Pertalite maupun Pertamax,” ujar Politisi Fraksi Partai Golkar itu, dikutip dari laman DPR RI, Minggu (9/11/2025).
Dewi menjelaskan, berdasarkan laporan yang diterima dari pihak Pertamina Patra Niaga, persiapan menghadapi lonjakan kebutuhan energi di akhir tahun sudah berjalan baik tanpa hambatan berarti.
Selain menyoroti ketersediaan stok, Dewi juga meminta manajemen Pertamina Patra Niaga menindaklanjuti berbagai isu yang sempat mencuat di media, seperti dugaan BBM oplosan serta keluhan mengenai pelayanan di SPBU Pertamina.
Ia menilai, upaya tersebut penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina sebagai penyedia utama energi nasional.
“Kami meminta Direksi Patra Niaga memberikan atensi khusus untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, baik pelanggan BBM subsidi maupun nonsubsidi,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pengawasan berkala terhadap seluruh SPBU, terutama yang dikelola dengan sistem DODO (Dealer Owned Dealer Operate). Ia mendorong Patra Niaga untuk rutin melakukan inspeksi mendadak (sidak) guna memastikan standar operasional SPBU terus terjaga.
“Patra Niaga harus melakukan sidak berkala untuk memastikan standar operasional SPBU selalu terjaga dari waktu ke waktu,” jelas Dewi.
Lebih lanjut, Dewi menegaskan perlunya sanksi tegas bagi SPBU yang terbukti melanggar standar atau melakukan kecurangan. Menurutnya, pelanggaran semacam itu tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga merusak nama baik Pertamina sebagai satu-satunya BUMN penyalur BBM.
“Ketika terjadi kecurangan, yang dirugikan bukan hanya pelanggan, tetapi juga nama baik Pertamina yang mewakili pemerintah dalam penyaluran BBM. Karena itu, sanksi tegas perlu diterapkan agar tidak menjadi preseden buruk,” ujarnya.
Meski memberikan sejumlah catatan, Dewi tetap mengapresiasi langkah cepat Patra Niaga dalam menangani berbagai insiden di lapangan. Ia menilai Patra Niaga, harus menunjukan keseriusan dengan turun langsung meninjau lokasi kejadian, termasuk saat kasus BBM tercampur air beberapa waktu lalu.
“Saya melihat langsung keseriusan Dirut Patra Niaga, Pak Ega, yang turun langsung ke lapangan, mereka juga membuka posko khusus untuk menindaklanjuti laporan masyarakat,” kata Dewi.
Dewi berharap upaya perbaikan dan pembenahan yang dilakukan Patra Niaga tidak bersifat sementara, tetapi dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten. “Ke depan, kami berharap Pertamina Patra Niaga terus berbenah, tidak hanya karena ada isu, tetapi dilakukan secara konsisten demi pelayanan publik yang lebih baik,” tutupnya. []
