Berita Golkar – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 15 kali berturut-turut sejak tahun 2008. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga memberikan opini WTP pada Laporan Keuangan Bagian Anggaran BUN pada 2022, dan Program Kartu Prakerja menjadi bagian di dalamnya.
Dengan capaian ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan komitmen Kemenko Perekonomian untuk selalu memperhatikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, menerapkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK tepat waktu.
“Saya berterima kasih kepada seluruh jajaran Kemenko Perekonomian yang seluruhnya sudah bekerja dan berproses sehingga pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa berlangsung dengan baik. Kami tentu berharap pemeriksaan yang dimulai hari ini untuk tahun anggaran 2023 dapat menghasilkan hasil yang juga positif,” kata Menko Airlangga dalam keterangan resmi yang diterima, Senin(19/2).
Menko Airlangga juga berharap agar akses data dan dokumen dapat diberikan kepada tim dengan sebaik-baiknya dan seakurat-akuratnya sehingga dapat mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang baik dan akuntabel. Dia juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada BPK atas kerja sama yang baik dalam melakukan tugas-tugas pemeriksaan di lingkungan Kemenko Perekonomian.
Menurut Menko Airlangga, kegiatan entry meeting yang telah dilaksanakan pada akhir Januari 2024 lalu merupakan bentuk komunikasi awal antara BPK selaku pemeriksa dengan kementerian atau lembaga yang akan diperiksa untuk mewujudkan kesamaan persepsi terhadap proses dan pelaksanaan pemeriksaan.
Pada entry meeting di Kemenko Perekonomian, Anggota II BPK Daniel Lumban Tobing menyampaikan apresiasi atas kinerja segenap jajaran Kemenko Perekonomian, termasuk kinerja perekonomian Indonesia yang baik di tengah ketidakpastian global saat ini.
“Kami juga mengharapkan kesinambungan kerja sama dan dukungan Bapak Menko Perekonomian beserta jajaran sehingga kegiatan pemeriksaan ini dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien,” ujar Daniel.
Lebih lanjut Menko Airlangga menyampaikan segenap jajaran Kemenko Perekonomian selalu berkomitmen menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta menerapkan implementasi pengendalian internal pemerintah dan memberikan kinerja terbaik untuk Indonesia.
Di tengah ketidakpastian global yang masih menekan berbagai negara, Kemenko Perekonomian berhasil mengantarkan Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen dalam 8 triwulan berturut-turut dan tercatat tumbuh lebih baik dibanding pertumbuhan berbagai negara lainnya. Capaian inflasi juga relatif terkendali, tercatat sebesar 2,61 persen (yoy) di tahun 2023.
“Kami optimistis perekonomian tahun ini juga bisa dicapai di angka 5,2 persen. Dari segi rasio hutang pun dalam level yang aman di 38 persen, di bawah yang diperkenankan, yaitu 60 persen,” ujar Menko Airlangga.
Di akhir 2023 lalu, juga ada perkembangan menggembirakan terkait dengan cadangan devisa yang mampu menembus di atas USD 146,6 miliar. “Ini karena kebijakan pengaturan devisa hasil ekspor. Jadi hasilnya konkret,” ungkap Menko Airlangga.
Menko Airlangga mengatakan implementasi tata kelola yang baik dimulai oleh manajemen dengan melakukan penerapan standar prosedur dalam pelaksanaan kegiatan, penerapan aturan dan upaya untuk menaatinya, serta internal audit yang efektif. {sumber}
