Di Tengah Isu Hukum, Menteri Maman Abdurrahman Beri Dukungan Moral Pelaku UMKM di Banjarbaru

Berita Golkar – Kehadiran Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Republik Indonesia, Maman Abdurrahman di Kota Banjarbaru disambut positif oleh DPRD Kota Banjarbaru, khususnya Komisi II yang membidangi ekonomi dan usaha rakyat, Selasa malam (13/5/2025).

Kehadiran ini dinilai sebagai bentuk dukungan moril bagi pelaku UMKM, terutama setelah mencuatnya kasus hukum yang menjerat salah satu pusat oleh-oleh di Banjarbaru, Khas Mama Banjar.

Ketua Komisi II DPRD Kota Banjarbaru, Ir Syamsuri menyampaikan, kehadiran langsung Menteri UMKM di tengah masyarakat memberikan motivasi besar kepada para pelaku UMKM agar tetap semangat dalam menjalankan usahanya.

“Semoga UMKM merasa termotivasi untuk terus berkegiatan ekonomi. Sebab, pasca kasus Khas Mama Banjar mencuat, banyak distributor yang merupakan UMKM merasa khawatir,” ujarnya, dikutip dari RadarBanjarmasin.

Menurutnya, kasus tersebut sempat mencoreng citra UMKM di Kalimantan Selatan. “Sudah ada korban karena salah mengambil tindakan. Jangan sampai ini menjadi upaya mematikan UMKM. Harusnya dibina, karena UMKM adalah ujung tombak perekonomian rakyat,” tegas Syamsuri.

Senada, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Banjarbaru, Liana SSos menegaskan pentingnya pembinaan yang lebih intens terhadap pelaku UMKM, terutama dalam hal perizinan dan legalitas usaha.

“UMKM adalah pahlawan ekonomi sejati, berani berinovasi dan menciptakan lapangan kerja hingga perlu terus dibina dan disupport Kami sangat mengapresiasi kehadiran Menteri yang memberikan perhatian luar biasa kepada UMKM kota Banjarbaru. Kasus ini harus menjadi pembelajaran agar ke depan tidak terulang lagi,” katanya.

Ia juga mengimbau agar pelaku usaha kecil tidak segan untuk berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM jika mengalami kendala dalam pengurusan izin atau label produk.

Sementara itu, Sekretaris Komisi II, Sukardi menegaskan bahwa perhatian terhadap kasus ini bukanlah bentuk perlawanan terhadap aparat penegak hukum (APH), melainkan sebagai upaya pendewasaan pelaku usaha.

“Kalau semua memahami aturan, baik yang menjadi supplier maupun pengepul, tidak perlu takut untuk berusaha. Kehadiran Pak Menteri adalah bentuk nyata dukungan terhadap keberlangsungan UMKM,” ucapnya.

Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera turut memberikan tanggapannya. Ia menekankan pentingnya menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

“Karena ini sudah masuk tahapan proses peradilan, kita menginginkan hasil yang terbaik untuk semua pihak. Semoga ke depan kejadian serupa tidak terulang, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah di Kota Banjarbaru,” ucapnya.

Kunjungan Menteri ini juga merupakan tindak lanjut dari hasil koordinasi Komisi II DPRD Banjarbaru dengan Komisi VII DPR RI dan Kementerian UMKM. DPRD berharap perhatian ini menjadi angin segar dan titik balik bagi pelaku UMKM agar tetap optimis, tumbuh, dan taat regulasi. {}