Berita Golkar – Di tengah keterbatasan anggaran dan tuntutan pembangunan kota, Walikota Kediri Vinanda Prameswati menegaskan komitmennya agar arah pembangunan tetap berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan saat membuka agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 di Ruang Joyoboyo Balai Kota Kediri, Kamis (15/1/2026).
Vinanda menekankan bahwa perencanaan pembangunan bukan sekadar agenda administratif, melainkan fondasi utama agar program yang dijalankan benar-benar berdampak langsung bagi warga.
Ia meminta seluruh perangkat daerah membuka ruang aspirasi masyarakat secara luas namun tetap berbasis data dan skala prioritas.
“Perencanaan adalah bagian dasar sehingga harus disusun secara tepat dan terukur. Aspirasi masyarakat penting, tetapi harus disertai data dan prioritas agar manfaatnya benar-benar dirasakan,” kata Vinanda.
Dalam arahannya, Wali Kota termuda di Indonesia ini menjelaskan bahwa tahun 2027 menjadi fase krusial bagi Kota Kediri.
Pada tahap tersebut, pemerintah daerah ditargetkan mendorong transformasi kota melalui pembangunan infrastruktur strategis, penataan kawasan, hingga penguatan sumber daya manusia.
Ia mengungkapkan bahwa sejumlah proyek strategis seperti Kediri Creative Network, Islamic Center, pembangunan Jalan Dhoho, gedung parkir kawasan pusat kota, serta rehabilitasi perkantoran telah masuk dalam perencanaan jangka menengah.
Namun, tantangan muncul seiring berkurangnya transfer anggaran dari pemerintah pusat.
“Tantangannya besar karena kebijakan pendanaan nasional bergeser ke program prioritas kementerian. Meski begitu, pembangunan tetap harus berjalan secara rasional sesuai kemampuan fiskal daerah,” terangnya, dikutip dari TribunMataram.
Vinanda meminta kepala perangkat daerah tidak pasif menghadapi situasi tersebut. Ia mendorong koordinasi aktif dengan kementerian teknis agar Kota Kediri tetap mendapat porsi dalam program prioritas nasional.
“Kepala OPD harus aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat, menyiapkan data dukung, dan mengoptimalkan pengisian aplikasi kementerian agar Kota Kediri bisa menjadi lokasi kegiatan prioritas nasional,” ungkapnya.
Di sisi lain, Vinanda menegaskan bahwa pelayanan publik, terutama pelayanan dasar, tidak boleh terdampak oleh keterbatasan anggaran.
Sektor pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pelayanan pemerintahan wajib tetap menjadi prioritas utama pemerintah kota.
“Pelayanan dasar adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar. Melalui program unggulan Sapta Cita, kami akan terus mengupayakan agar pelayanan publik tetap optimal dan berkualitas,” tegasnya.
Ia berharap seluruh proses perencanaan pembangunan ke depan mampu menghadirkan kebijakan yang nyata dirasakan masyarakat, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor dan inovasi menjadi kunci di tengah tantangan fiskal. {}
