Berita Golkar – Direktur Lembaga Sumber Pengembangan Sumber Daya Manusia (LSPSDM), Deni Yusup, angkat bicara terkait beredarnya isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yang kembali mencuat ke ruang publik. Ia menilai bahwa isu tersebut merupakan narasi liar yang tidak memiliki dasar rasional dan lebih condong pada upaya penggiringan opini publik.
Menurut Deni, tudingan bahwa ada restu dari Istana untuk mengganti Ketua Umum Partai Golkar dengan Bahlil Lahadalia adalah asumsi yang spekulatif dan tidak relevan dengan realitas dinamika internal partai saat ini. Ia menyebut bahwa wacana semacam itu tidak memiliki dasar yang kuat dan justru menjauh dari semangat objektivitas politik.
“Isu ini terlalu berlebihan. Tidak berdasar. Bahkan Sekjen DPP Partai Golkar, Sarmuji, pun menyikapinya dengan tenang, dengan perumpamaan ‘ada asap tanpa api’. Artinya, memang tidak ada dasar sama sekali yang bisa menjelaskan isu Munaslub ini,” ujarnya.
Deni menambahkan bahwa narasi-narasi yang mencoba mengaitkan Partai Golkar dengan tokoh-tokoh di luar struktur partai, termasuk Presiden terdahulu Joko Widodo, merupakan bentuk pengalihan fokus yang bisa menciptakan distorsi informasi di tengah masyarakat.
“Kalau kita cermati, justru Partai Golkar saat ini tengah aktif melakukan konsolidasi internal, menyelenggarakan Musda-Musda di berbagai daerah. Tidak ada agenda Munaslub. Artinya, secara struktural, partai sedang bekerja, bukan pecah,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa kemunculan isu Munaslub patut dicurigai sebagai upaya untuk menimbulkan persepsi seolah terjadi keretakan di tubuh Partai Golkar. Padahal, realitanya tidak demikian. Ia menilai framing semacam ini berpotensi mencederai citra positif yang sedang dibangun partai, dan bisa mengubah persepsi publik ke arah yang negatif secara tidak adil.
“Saya meyakini konsolidasi di internal Partai Golkar saat ini berjalan dengan baik di bawah kepemimpinan Ketua Umum Bahlil Lahadalia. Tidak ada indikasi keretakan. Isu yang dilemparkan ini tidak mempengaruhi kinerja partai secara keseluruhan,” tambahnya.
Deni pun mengajak publik untuk lebih kritis terhadap informasi-informasi yang beredar, terutama ketika dikemas secara bombastis tanpa data maupun konfirmasi dari pihak berwenang di internal partai.
Ia juga mengimbau media untuk lebih selektif dalam memberitakan isu-isu sensitif yang menyangkut stabilitas organisasi politik, agar tidak terjebak dalam permainan opini yang mengaburkan fakta.
“Sudah saatnya publik dan media tidak terjebak pada informasi yang tidak memiliki dasar valid. Fokus kita seharusnya adalah mengawal konsolidasi dan kerja-kerja strategis partai menjelang agenda politik nasional, bukan larut dalam rumor yang tidak terverifikasi,” pungkas Deni.
