Berita Golkar – Anggota Komisi VI DPR RI Doni Akbar meminta PT Timah Tbk memperkuat tata kelola perusahaan dengan menerapkan manajemen yang transparan, berkeadilan, dan berdaya saing demi mencegah kerugian keuangan perusahaan dan negara.
Pada rapat kerja bersama manajemen PT Timah, Doni menyoroti soal disparitas harga jual timah, praktik penjualan ke kolektor nonresmi, hingga persoalan sengketa lahan dan pengelolaan sisa hasil produksi kapal isap.
“Perbedaan harga jual timah antara tambang darat, ponton isap produksi (PIP), dan kapal isap produksi (KIP) patut dipertanyakan. Biaya operasional kapal jauh lebih besar, tetapi justru harga jualnya tidak sebanding. Ketidakselarasan ini berpotensi menimbulkan dugaan ketidaktransparanan yang bisa merugikan perusahaan maupun negara,” kata Doni dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (23/9/2025), dikutip dari AntaraNews.
Doni juga mengkritisi lemahnya mekanisme harga PT Timah sehingga penambang lebih memilih menjual ke kolektor di luar jalur resmi.
“Kolektor lokal berani membeli hingga Rp210 ribu per kilogram, bahkan smelter swasta pernah mencapai Rp300 ribu sampai Rp310 ribu, jauh di atas harga yang ditawarkan PT Timah. Kondisi ini menandakan adanya celah sistemik yang harus segera dibenahi agar perusahaan tidak terus-menerus kehilangan pasokan,” ujarnya.
Doni Akbar menekankan perlunya penyelesaian sengketa lahan tambang dengan perusahaan perkebunan sawit yang hingga kini berlarut-larut.
Menurutnya, konflik semacam ini bukan hanya menghambat aktivitas operasional, tetapi juga berpotensi menurunkan kredibilitas PT Timah sebagai perusahaan BUMN strategis.
Hal lain yang tak kalah penting, kata Doni, adalah soal pengelolaan sisa hasil produksi kapal isap yang belum jelas pencatatannya.
“Setiap kilogram hasil produksi adalah aset negara. PT Timah wajib memastikan tidak ada kebocoran dalam proses pencatatan maupun distribusi, termasuk dari sisa material yang selama ini terabaikan,” kata Doni.
Ia pun menegaskan bahwa Komisi VI DPR akan terus mengawal langkah PT Timah dalam memperbaiki tata kelola, meningkatkan efisiensi produksi, serta mengembalikan kepercayaan publik.
“Transparansi, kepastian hukum, dan akuntabilitas adalah kunci agar PT Timah mampu bertahan menghadapi tantangan global sekaligus memberikan kontribusi maksimal bagi perekonomian nasional,” tuturnya. {}
