Berita Golkar – Anggota Komisi IV DPR RI, Adrianus Asia Sidot, menegaskan pentingnya dukungan anggaran yang memadai bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) demi menunjang operasional dan efektivitas kerja di lapangan. Hal ini disampaikannya dalam rapat pembahasan usulan penyesuaian pagu indikatif KKP tahun 2026, yang menurut Komisi IV idealnya berada di angka Rp23 triliun.
Menurut politisi Partai Golkar ini, usulan tersebut bukan angka yang berlebihan. Justru dianggap realistis mengingat kompleksitas tugas KKP, mulai dari menjaga kedaulatan wilayah laut Indonesia hingga mendukung program strategis ketahanan pangan dan energi nasional. Sayangnya, keterbatasan anggaran selama ini telah berdampak nyata pada lemahnya pengawasan laut, terutama di kawasan-kawasan rawan seperti Batam.
“Sebagai contoh temuan kami Komisi IV, kapal pengawas kelautan yang ada di Batam itu hanya beroperasi 28 hari setahun. Itu karena tidak adanya dukungan dana operasional,” ungkap Adrianus dikutip redaksi Golkarpedia dari tayangan video TVR Parlemen.
Ia menambahkan, lemahnya pengawasan laut sangat bertolak belakang dengan ancaman nyata yang terus mengintai dari aktivitas pencurian ikan oleh kapal asing.
“Ini kan sangat kontras dengan tuntutan bahwa pencurian laut itu sangat luar biasa, illegal fishing juga bukan hal yang bisa kita abaikan begitu saja, dari kapal-kapal nelayan-nelayan luar negeri, dari Vietnam, Kamboja dan seterusnya yang memang mencuri ikan-ikan kita di lautan,” tegasnya.
Karena itu, Adrianus menekankan agar peningkatan anggaran KKP tak hanya difokuskan pada pengawasan, tetapi juga untuk memperkuat infrastruktur sektor perikanan. Mulai dari pengadaan dan rehabilitasi kapal nelayan, pembangunan cold storage, pabrik es, hingga tempat pelelangan ikan di berbagai daerah.
Ia meyakini, alokasi anggaran yang memadai akan memberikan multiplier effect terhadap penguatan ekonomi masyarakat pesisir sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional yang bersumber dari laut.
“Jika kita serius ingin menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai tulang punggung ekonomi biru, maka dukungan anggaran bukan lagi pilihan, tapi keharusan,” pungkas Adrianus.
