Berita Golkar – DPD Partai Golkar Jawa Timur menindaklanjuti usulan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional untuk Presiden kedua Indonesia Soeharto.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar M Sarmuji mengatakan bahwa Soeharto layak mendapat gelar pahlawan Nasional. Pasalnya kepemimpinan Soeharto Indonesia mengalami kemajuan yang pesat, baik dari infrastrukturnya, perekonomiannya maupun pertaniannya.
“Pak Harto memiliki jasa yang sangat besar bagi Indonesia, khususnya dalam membangkitkan perekonomian dari kondisi yang sangat terpuruk,” kata M Sarmuji saat memberikan sambutan dalam seminar Usulan Bapak Soeharto Sebagai Pahlawan Nasional, di Kantor DPD Golkar Jatim, Kamis (7/11/2024), dikutip dari Viva.
Ia mengatakan, TAP MPR penghalang penyematan gelar pahlawan bagi Soeharto kini tidak berlaku lagi. Pasalnya MPR sepakat menghapus nama Soeharto yang tertulis dalam Pasal 4 TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Sarmuji menuturkan, kini nama baik Soeharto kembali pulih, apalagi pemimpin orde baru ini telah menjalani proses hukum ditambah kini telah meninggal dunia.
“Apa yang disebutkan di dalam Tap MPR itu, sebenarnya sudah tidak berlaku lagi. Karena urusan Hukum pak Harto sudah selesai. Pak Harto memang sudah menjalani proses hukum tetapi juga mendapatkan SP3 dari kejaksaan lalu beliau juga sudah meninggal dunia,” katanya.
“Karena sudah tidak ada penghalang lagi kita berinisiasi untuk melakukan penguatan terhadap jasa-jasa Pak Harto melalui seminar ini,” ujar M Sarmuji.
Ditempat yang sama, guru besar Unesa Prof. Dr. Setya Yuwana M,A mengatakan, sumbangsih Soeharto dalam membangun Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Soeharto memiliki trilogi pembangunan yang ternyata mampu membawa Indonesia sebagai negara yang cukup ditakuti dunia.
“Trilogi pembangunan Presiden Soeharto itu yang pertama adalah stabilitas politik. Kalau politik itu tidak stabil, maka tidak mungkin pembangunan itu bisa dijalankan,” ujarnya.
Trilogi yang kedua lanjutnya, yakni pembangunan ekonomi. Ia bercerita, perekonomian zaman orde lama begitu sulit, sehingga jangankan untuk sandang dan papan. Untung pangan saja masyarakat sangatlah kesusahan.
“Indonesia pada zaman Orde Lama itu kita memang untuk makan aja sulit. Dan itu saya mengalami sendiri karena saya itu kan generasi sekarang itu 68 usia saya,” kata dia.
“Yang ketiga, yaitu pemerataan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Pembangunan tidak hanya di perkotaan saja, pembangunan tidak hanya di ulu Jawa saja, tapi pembangunan itu harus merata ke seluruh Indonesia,” pungkasnya. {}
