Berita Golkar – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar resmi menunda penyelenggaraan kegiatan Upgrading dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia yang semula dijadwalkan berlangsung pada 1–10 September 2025 di Pullman Hotel Central Park, Jakarta.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, M. Sarmuji, menjelaskan penundaan dilakukan karena mempertimbangkan situasi nasional dan dinamika sosial politik yang tengah berkembang.
“Melihat situasi sekarang, kita ingin anggota DPRD di provinsi dan kabupaten/kota SIAGA di tempat masing-masing supaya bisa menerima aspirasi. Mereka harus siap menerima dengan baik, dengan perkataan yang baik, dengan tingkah laku yang baik,” ujar Sarmuji, Jakarta, Jumat (29/8/2025).
Meski ditunda, Bimtek akan tetap digelar pada pertengahan September 2025 dengan agenda yang diperbarui. Fokus utama kegiatan akan diarahkan pada dua hal, yakni penguatan keterampilan menerima aspirasi rakyat dan merumuskan kebijakan publik, serta strategi inovatif mendukung kemandirian fiskal daerah tanpa membebani rakyat. Sarmuji menegaskan bahwa kegiatan Bimtek memiliki arti penting bagi kader Partai Golkar yang duduk di DPRD.
“Kami menilai acara ini cukup penting karena DPRD harus kita bekali agar mereka memiliki keterampilan yang lebih untuk menerima aspirasi rakyat. Mereka harus memformulasikan apa yang diterima dalam bentuk aspirasi rakyat itu menjadi kebijakan-kebijakan politik di parlemen, khususnya di DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya memperkuat kebijakan fiskal yang berpihak kepada rakyat. “Masih banyak cara yang bisa dilakukan untuk mendukung kemandirian fiskal tanpa harus membebani rakyat. Tidak harus melulu menaikkan pajak daerah. Justru kita dorong agar perekonomian berkembang, dan dari perkembangan itu lahirlah pendapatan daerah,” tegas Sarmuji yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI ini.
Selain itu, Sarmuji juga mengingatkan agar seluruh anggota Fraksi Partai Golkar menjaga komunikasi politik yang berempati. Menurutnya, salah berkomunikasi dapat menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
“Memang komunikasi ini sesuatu yang sangat penting. Salah mengkomunikasikan sesuatu bisa berakibat fatal. Karena itu kami mengimbau agar anggota Fraksi Partai Golkar berhati-hati dalam berstatement. Kita harus memiliki empati, harus melihat situasi, dan peka terhadap aspirasi rakyat,” ungkapnya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga sikap dan kepatutan diri sebagai wakil rakyat. “Kita harus diukuran kepatutan diri dalam berkata, bertindak, berpenampilan. Ukuran kepatutan diri itu penting karena kita ini dalam tanda petik hanyalah wakil rakyat. Tentu wakil rakyat tidak boleh terlalu berjarak jauh dengan rakyat yang diwakili,” imbuhnya.
DPP Partai Golkar menegaskan, momentum ini harus menjadi sarana penguatan kolektif Fraksi Partai Golkar di seluruh tingkatan legislatif. Anggota fraksi diminta untuk tetap dekat dengan rakyat, menjaga kepercayaan publik, serta meneguhkan jati diri Partai Golkar sebagai partai karya dan pengabdian.
