Berita Golkar – Pemerintah terus mematangkan rencana penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang akan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025-2026. Program ini digagas sebagai solusi untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin.
Berbagai aspek penting terkait pelaksanaan program ini menjadi pembahasan dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin, 10 Maret 2025 yang lalu, di Istana Merdeka, Jakarta.
Fokus utama dalam perencanaan Sekolah Rakyat mencakup pemilihan lokasi, penyusunan kurikulum, penyediaan sarana-prasarana, serta mekanisme penerimaan siswa.
Sebanyak kurang lebih 53 lokasi dipilih untuk program ini, sebagian besar berada di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan keterbatasan akses pendidikan. Program ini mendapatkan dukungan penuh dari Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian.
Ia menilai bahwa Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting dalam memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan gratis yang berkualitas.
Namun, meski memberikan dukungan penuh, Hetifah mengingatkan adanya potensi tumpang tindih kewenangan serta overlapping anggaran dalam pelaksanaan program ini.
Menurutnya, koordinasi yang jelas antara Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) menjadi krusial untuk menghindari inefisiensi dalam pengelolaan program Sekolah Rakyat.
“Program Sekolah Rakyat adalah terobosan penting untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Namun, perlu dipastikan koordinasi yang jelas antara Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan pengelolaan anggaran,” ujar Hetifah dikutip dari KlikPendidikan, Minggu (16/3/2025).
Selain itu, Hetifah juga menyoroti pentingnya penyusunan kurikulum yang tepat. Saat ini, terdapat dua skema kurikulum yang dapat diadopsi untuk Sekolah Rakyat, yaitu:
Kurikulum Merdeka Belajar dari Kemendikdasmen, yang menekankan pendekatan pembelajaran yang menyenangkan serta pendalaman materi secara fleksibel.
Kurikulum Sekolah Unggul dari Kemendiktisaintek, yang menerapkan standar internasional dan berpotensi melibatkan tenaga pengajar dari dalam maupun luar negeri. Perbedaan standar dalam kurikulum ini berpotensi menimbulkan kesenjangan mutu antar sekolah.
Oleh karena itu, diperlukan pemetaan dan pemerataan mutu agar seluruh Sekolah Rakyat dapat memberikan pendidikan yang berkualitas dan setara.
Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut juga menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien.
Dengan keterbatasan anggaran di Kemendikdasmen dan Kemendiktisaintek, kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, menjadi solusi strategis untuk memastikan keberlanjutan program Sekolah Rakyat.
“Target pembentukan 100 Sekolah Rakyat pada tahun 2025 membutuhkan perencanaan matang, termasuk dari sisi pendanaan dan pengelolaan SDM. Oleh karena itu, sinergi antar lembaga harus diperkuat,” tegas Hetifah.
Hetifah berharap Sekolah Rakyat dapat menjadi contoh atau model pendidikan yang inklusif bagi semua kalangan, terutama anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Dengan pendekatan yang tepat, Sekolah Rakyat diharapkan mampu mencetak generasi unggul yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan karakter yang baik untuk bersaing di masa depan.
Selain itu, Hetifah menekankan bahwa pendidikan yang berkualitas dapat menjadi solusi untuk memutus lingkaran kemiskinan.
Dengan memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas, anak-anak dari keluarga miskin memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan taraf hidupnya di masa depan, sehingga mereka tidak lagi terjebak dalam kondisi ekonomi yang sulit secara turun-temurun. {}
