Berita Golkar – Wakil Ketua DPRD, Eddy Iskandar bersama koleganya di Fraksi Golkar DPRD Babel, Sesilia Rizki, mengajak Biro Ekonomi dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membahas rancangan usulan alokasi kuota LPG 3Kg dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026, pada Senin (10/2).
Dalam rapat kerja tersebut Eddy Iskandar menegaskan bahwa pengusulan kuota LPG 3Kg harus didasari pada penghitungan kebutuhan masyarakat.
“Selama ini untuk Babel ditetapkan Gubernur jika rumah tangga hanya boleh membeli maksimal 3 tabung per bulan dan UMKM hanya 9 tabung per bulan,” katanya.
Menurut Eddy Iskandar penetapan ini tentu harus di evaluasi, terlebih untuk UMKM di bidang makanan, apakah alokasi tabung gas per bulan tersebut sudah cukup apa belum?
“Untuk RKPD sendiri ia juga menginginkan kepada setiap dinas untuk menyampaikan langsung ke DPRD, melalui pimpinan atau komisi. Sehingga nantinya melalui RKPD ini penentuan kegiatannya sudah dilakukan bersama-sama agar DPRD tetap bisa mengawal sesuai dengan kebutuhan dinas,” jelasnya.
Lebih lanjut, Politisi Golkar Babel ini menyarankan bila kebutuhan lebih banyak dari yang ditetapkan maka dikatakannya kebijakan Pemerintah Daerah salah satu penyebab kelangkaan.
“Karena apabila kebutuhan sesungguhnya lebih banyak dari yg selama ini ditetapkan, maka boleh jadi kebijakan pemda ini juga menjadi salah satu penyebab terjadinya kelangkaan,” katanya.
Selain itu Eddy Iskandar menghimbau pemerintah juga harus memperkuat pengawasan, karena LPG 3Kg ini bersubsidi, sehingga harga jualnya harus sesuai ditentukan dengan HET.
“Karena itu harus diawasi dari upaya penyelewengan, pemanfaatan oleh usaha usaha besar yang tidak berhak juga dari pengoplosan. Sisi pengawasan ini harus diperkuat oleh pemerintah dalam rangka memastikan LPG 3kg diterima oleh yang berhak sesuai dengan harga yang ditetapkan,” pungkasnya.
