Berita Golkar – Pemerintah didorong tidak cuma fokus salurkan bantuan sosial (bansos) bersifat konsumtif, perlahan dialihkan ke program yang lebih memberdayakan masyarakat, demi memberi dampak ekonomi berkelanjutan untuk mengentaskan penerima dari jerat kerentanan ekonomi.
Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Golkar, Erwin Aksa menilai, penyaluran bansos pada kuartal IV ini merupakan langkah positif. Di tengah gejolak ekonomi yang tidak menentu, bantuan ini diharapkan dapat menjadi bantalan bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk menjaga daya beli mereka menjelang tutup tahun.
“Di tengah tekanan harga pangan dan ketidakpastian ekonomi global, bantuan senilai Rp600 ribu setiap tiga bulan ini, bisa membantu keluarga penerima manfaat memenuhi kebutuhan pokok mereka, terutama di periode Natal dan Tahun Baru yang biasanya mendorong inflasi musiman,” tutur Erwin Aksa kepada Inilah.com, Jakarta, dikutip Rabu (29/10/2025).
Meski begitu, politikus Partai Golkar ini mengingatkan pentingnya catatan strategis bagi pemerintah. Menurutnya, bansos yang diberikan harus bertransformasi.
“Tetapi didorong ke arah produktif, misalnya melalui pendampingan usaha mikro atau pelatihan keterampilan bagi penerima manfaat,” ujarnya.
Erwin meyakini, dengan pendekatan yang lebih produktif, dampak dari bantuan yang diberikan tidak akan berhenti seketika. Dengan begitu, lanjut Erwin, maka dampak ekonominya bisa lebih berkelanjutan dan membantu masyarakat keluar dari kerentanan ekonomi.
Harapannya, bantuan sosial tidak lagi menjadi sekadar penyambung napas, tetapi menjadi tangga untuk naik kelas secara ekonomi. “Bukan sekadar bertahan di dalamnya,” pungkas Erwin.
Kementerian Sosial (Kemensos) kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos), bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memiliki ekonomi rendah pada kuartal IV tahun 2025.
Terdapat dua bansos yang disalurkan kali ini, yaiti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Bantuan pemerintah ini nantinya akan disalurkan melalui Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) meliputi BRI, BNI, Mandiri, dan BTN ke rekening penerima manfaat.
BPNT merupakan bansos yang diberikan pemerintah sebesar Rp200 ribu per bulan dalam bentuk saldo elektronik, yang dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pangan di e-warong yang bekerja sama dengan pemerintah.
Bansos ini dicairkan setiap tiga bulan sekali sehingga dalam sekali pencairan, KPM menerima sebesar Rp600 ribu. Program ini bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan keluarga miskin.
Sementara PKH merupakan bansos yang diberikan pemerintah kepada keluarga miskin dengan besaran dana yang disesuaikan berdasarkan beberapa kategori, sebagai berikut:
- Ibu hamil dan anak usia dini (0-6 tahun): Rp3 juta per tahun.
- Siswa SD: Rp900 ribu per tahun.
- Siswa SMP: Rp1,5 Juta per tahun.
- Siswa SMA: Rp2 juta per tahun.
- Lanjut usia (lansia): Rp2,4 juta per tahun.
- Penyandang disabilitas: Rp2,4 juta per tahun.
- Korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat: Rp10,8 juta per tahun.
Jadwal pencarian bansos ini telah dimulai sejak pertengahan Oktober dan akan dilakukan bertahap hingga akhir Desember 2025.
Dengan cairnya bansos BPNT dan PKH Oktober 2025, pemerintah berharap bantuan ini dapat meningkatkan daya beli masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, serta menekan angka kemiskinan. {}
