Berita Golkar – Pimpinan Dewan Etik DPP Partai Golkar, Faisal Haris, melontarkan peringatan keras kepada para kader partai beringin. Ia menyoroti sikap sebagian politisi yang dianggap tidak menunjukkan empati di tengah kesulitan masyarakat.
Menurut Faisal, saat rakyat tengah menghadapi situasi sulit, justru muncul pernyataan dari sebagian oknum anggota legislatif yang dinilainya tidak sensitif terhadap penderitaan publik. Kondisi ini, kata Faisal, harus menjadi alarm bagi Partai Golkar untuk kembali meneguhkan jati diri politiknya.
“Di tengah kesulitan rakyat, kita justru dihadapkan pada kenyataan pahit, yaitu kurangnya kepekaan sebagian oknum anggota legislatif. Padahal, jabatan yang kita emban adalah amanah, bukan privilege,” ujar Faisal dalam keterangan tertulis, Senin (25/8/2025), dikutip dari PikiranRakyat.
Ia menegaskan, sejak berdiri Golkar memiliki prinsip “Suara Golkar adalah Suara Rakyat”, yang bukan sekadar jargon, melainkan kompas moral yang wajib dipegang setiap kader.
Faisal mendesak agar seluruh kader Golkar di setiap tingkatan kembali membangun tradisi politik merakyat dengan turun langsung menyerap aspirasi masyarakat, serta hadir sebagai bagian dari solusi, bukan menambah beban publik.
“Seruan ini muncul di tengah derasnya kritik publik terhadap sejumlah anggota legislatif yang dinilai semakin jauh dari semangat kerakyatan,”ucapnya.
Faisal menilai, inilah momentum bagi Golkar untuk melakukan introspeksi sekaligus membuktikan relevansinya sebagai partai besar yang matang.
Lebih jauh, Faisal menilai krisis kepercayaan terhadap politisi bukan hanya ancaman bagi Golkar, melainkan juga bagi demokrasi Indonesia. Karena itu, ia berharap partainya dapat tampil berbeda dengan menunjukkan kepedulian nyata di lapangan.
“Golkar punya peluang besar untuk menunjukkan relevansinya sebagai partai yang peduli dan selalu berada di sisi rakyat. Tapi semua itu hanya mungkin kalau kadernya bisa menahan diri, bersikap bijaksana, dan proaktif merespons keluhan masyarakat,” pungkasnya.
Lebih lanjut, Faisal menyoroti, bahwa teguran ini bukan hanya ditujukan ke internal Golkar, tetapi juga sebagai refleksi bagi seluruh partai politik. Sebab, demokrasi hanya bisa tumbuh sehat ketika para wakil rakyat benar-benar hadir sebagai pelayan, bukan penguasa. {}