Berita Golkar – Pagu Anggaran Rp13 triliun bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk tahun anggaran 2026 dipandang sebagai peluang besar untuk menghadirkan manfaat konkret bagi nelayan, pembudidaya, dan masyarakat pesisir.
DPR menegaskan bahwa anggaran yang sudah ditetapkan melalui pembahasan bersama Badan Anggaran ini harus benar-benar diarahkan untuk program prioritas yang menyentuh kebutuhan langsung di lapangan.
Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Subagyo, menekankan bahwa penetapan anggaran ini bukan semata soal nominal, melainkan juga bentuk tanggung jawab besar negara untuk mengelola potensi laut Indonesia. Menurutnya, sektor kelautan dan perikanan memegang peranan penting dalam menopang ketahanan pangan, meningkatkan daya saing ekonomi pesisir, sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya laut.
“Anggaran ini harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat pesisir. Jangan sampai hanya berhenti pada wacana atau proyek yang tidak dirasakan langsung oleh nelayan,” ujarnya saat wawancara langsung dengan Parlementaria di sela-sela Rapat Kerja Komisi IV dengan Wamen KKP di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, (16/9/2025), dikutip dari laman DPR RI.
Firman menjelaskan, sejumlah program yang masuk dalam rencana kerja KKP perlu dikawal agar betul-betul memberikan dampak. Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) misalnya, diharapkan tidak sekadar menjadi proyek fisik, tetapi mampu mendorong terbentuknya pusat aktivitas ekonomi baru di kawasan pesisir. Begitu juga revitalisasi tambak udang rakyat yang harus memperhatikan akses teknologi, pendampingan, hingga pasar.
Selain itu, pengembangan rumput laut, lobster, dan ikan bawal bintang menjadi penting untuk menggerakkan ekonomi budidaya yang lebih berkelanjutan. “Kita ingin masyarakat pesisir bukan hanya bertahan hidup, tetapi juga berkembang dengan produk-produk unggulan yang bisa bersaing,” tegasnya.
Politisi Fraksi Partai Golkar ini juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Dengan jumlah dana yang tidak kecil, diperlukan pengawasan berlapis agar pelaksanaan program terhindar dari kebocoran maupun tumpang tindih. Firman memastikan, DPR akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara ketat terhadap implementasi kebijakan di sektor ini.
“Kami akan memastikan setiap rupiah yang dialokasikan tepat sasaran. Jangan sampai program hanya sekadar serapan anggaran tanpa hasil nyata di lapangan,” ungkapnya.
Selain mengacu pada kebutuhan masyarakat, ia turut menekankan agar anggaran tersebut sejalan dengan agenda prioritas Presiden. Hal ini termasuk pembangunan sentra pergaraman nasional untuk mengurangi ketergantungan impor, revitalisasi laboratorium jaminan mutu agar produk perikanan Indonesia bisa diterima di pasar global, serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan untuk menjaga kedaulatan di wilayah perairan Indonesia.
Firman menambahkan, perhatian serius juga perlu diberikan pada pendidikan dan pelatihan vokasi bagi masyarakat pesisir. Dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, diharapkan nelayan dan pembudidaya tidak hanya menjadi pelaku produksi, tetapi juga mampu mengelola usaha dan memanfaatkan peluang pasar yang lebih luas.
Dari keseluruhan alokasi Rp13 triliun tersebut, ia berharap agar setiap program dapat berjalan secara konsisten, tidak berhenti pada tataran wacana, serta benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Pemberdayaan pesisir, menurut Firman, bukan hanya soal peningkatan pendapatan, tetapi juga soal pemerataan pembangunan dan penguatan ketahanan pangan nasional. {}
