Berita Golkar – Pembongkaran pagar laut di Tangerang telah dilaksanakan mulai Sabtu (18/1/2025) oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), mengerahkan lebih dari 600 personel. Sejumlah pihak menanggapi pembongkaran ini, termasuk anggota DPR dan Ketua Riset Advokasi PP Muhammadiyah.
Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Golkar Firman Soebagyo menyatakan apresiasi atas langkah cepat yang dilakukan terhadap kasus ini. Namun, ia mengharapkan adanya koordinasi dari instansi-instansi terkait.
“Ini adalah suatu tindakan cepat dan kita berikan apresiasi. Namun, tentunya kami sepakat bahwa pencabutan ini juga berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait yang memang memiliki kewenangan,” katanya dikutip dari Kompas, Sabtu (18/1/2025).
Ia juga menyatakan, pihaknya akan memanggil nama-nama terkait yang diduga menjadi pemilik pagar laut, untuk dimintai keterangan.
“Walaupun ini sudah dicabut, tentunya ini harus juga ditelusuri siapa yang bertanggung jawab, dengan pemagaran yang sampai 30 km lebih itu, untuk memberikan efek jera kepada masyarakat,” kata Firman.
Ia menegaskan juga, jangan sampai ada masyarakat yang menjadi korban, alias dirugikan atau dimanfaatkan atas situasi ini.
“Jangan sampai rakyat itu hanya dibayar untuk mengakui, tetapi mereka itu harus bertanggung jawab atas perilaku dan perbuatan orang lain, ini yang saya khawatir,” ujar Firman.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Riset dan Advokasi PP Muhammadiyah Ghufroni memberikan tanggapannya juga soal pagar laut.
Ia menyatakan, pihaknya bersama dengan koalisi masyarakat sipil telah menyampaikan pengaduan ke Bareskrim Polri terkait pagar laut terhadap 7 nama.
“Kurang lebih ada 7 nama yang sudah kami sampaikan. Tetapi sekali lagi bahwa itu adalah sebuah informasi, jadi kami bukan dalam rangka melaporkan seseorang, tetapi menyampaikan sebuah fakta adanya peristiwa yang mengarah kepada perbuatan tindak pidana,” paparnya.
“Di mana ada pemagaran laut dan di situ tentu harus ada orang-orang yang perlu dimintai pertanggungjawaban secara hukum pidana,” tambahnya.
Ia melanjutkan tanggapannya soal pembongkaran pagar laut.
“Tentu saja tidak cukup (pembongkaran), tapi tentu kita apresiasi terhadap langkah-langkah yang dilakukan TNI angkatan laut, namun demikian, proses pidana harus berjalan, jadi sekalipun ini sudah dibogkar, tentu tidak menghapus pidana,” tanggap Ghufroni.
Selain itu, menurutnya, biaya pembongkaran juga harus dibebankan kepada pelaku, meskipun pembongkaran dilakukan pemerintah.
“Tidak bisa lepas begitu saja dari sanksi administratif maupun pidana,” ujar Ghufroni.
Adapun per Sabtu, pagar laut yang berhasil dibongkar sepanjang 2,2 km, menurut informasi dari Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut (Dispenal) yang diterima secara tertulis oleh KompasTV.
Pembongkaran laut ini akan dilanjutkan lagi keesokan harinya dengan pengerahan pasukan lebih besar, turut juga melibatkan Pasukan Marinir (Pasmar) 1 dan masyarakat nelayan.
Ia menyatakan, pihaknya bersama dengan koalisi masyarakat sipil telah menyampaikan pengaduan ke Bareskrim Polri terkait pagar laut terhadap 7 nama.
“Kurang lebih ada 7 nama yang sudah kami sampaikan. Tetapi sekali lagi bahwa itu adalah sebuah informasi, jadi kami bukan dalam rangka melaporkan seseorang, tetapi menyampaikan sebuah fakta adanya peristiwa yang mengarah kepada perbuatan tindak pidana,” paparnya.
“Di mana ada pemagaran laut dan di situ tentu harus ada orang-orang yang perlu dimintai pertanggungjawaban secara hukum pidana,” tambahnya.
Ia melanjutkan tanggapannya soal pembongkaran pagar laut.
“Tentu saja tidak cukup (pembongkaran), tapi tentu kita apresiasi terhadap langkah-langkah yang dilakukan TNI angkatan laut, namun demikian, proses pidana harus berjalan, jadi sekalipun ini sudah dibogkar, tentu tidak menghapus pidana,” tanggap Ghufroni.
Selain itu, menurutnya, biaya pembongkaran juga harus dibebankan kepada pelaku, meskipun pembongkaran dilakukan pemerintah. “Tidak bisa lepas begitu saja dari sanksi administratif maupun pidana,” ujar Ghufroni.
Adapun per Sabtu, pagar laut yang berhasil dibongkar sepanjang 2,2 km, menurut informasi dari Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut (Dispenal) yang diterima secara tertulis oleh KompasTV.
Pembongkaran laut ini akan dilanjutkan lagi keesokan harinya dengan pengerahan pasukan lebih besar, turut juga melibatkan Pasukan Marinir (Pasmar) 1 dan masyarakat nelayan. {}
