Berita Golkar – Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Golkar Firman Soebagyo mendesak, agar pemerintah dalam hal ini Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, dapat mengungkapkan secara resmi ke publik terkait 212 merek beras yang diduga oplosan.
“Kan pertama kali yang ngasih statement Pak Mentan, Pak Mentan berani mengatakan 212, berarti Pak Mentan punya data, data itu yang bersumber dari Pak Mentan itu di-declare, dirilis gitu supaya publik tidak bertanya-tanya ‘jangan-jangan beras yang saya beli oplosan’,” kata Firman kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Kamis (17/7/2025), dikutip dari Inilah.
Ia menyebut, aparat penegak hukum alias Satgas Pangan Polri juga harus segera merilis apa saja 212 merek beras yang diduga dioplos tersebut, agar menghilangkan ketakutan masyarakat.
“Karena ini kan sudah terlanjur di-announce atau dipublikasikan oleh pak mentan sehingga masyarakat itu, jangan dibebani rasa ketakutan terhadap masalah beras oplosan ini,” tegasnya.
“Jangan sampai masyarakat yang sudah terlanjur beli, itu kan harus tahu dampak dari beras oplosan ini berisiko tidak terhadap kesehatan,” sambungnya.
Menurutnya, tidak adanya pengumuman resmi dari pemerintah terkait hal ini, dapat menimbulkan kesalahpahaman atau kebingungan, seperti halnya yang disebutkan oleh pihak ID Food.
“Kemudian juga terkait dengan masalah kerugian yang Rp99 triliun, ini juga belum ada rilis secara resmi dari pemerintah, oleh karena itu agar ini tidak menimbulkan keresahan masyarakat yang berkelanjutan, hendaknya aparat penegak hukum dan menteri yang mengumumkan itu segera menyampaikan, membuka data itu kepada publik,” tandasnya.
Temuan Mentan
Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman membeberkan awal mula ditemukannya praktik beras oplosan yang dijual dengan harga premium. Akibat praktik culas ini, konsumen harus menanggung kerugian Rp99 triliun/tahun.
Dalam rapat bersama Komisi IV DPR, Mentan Amran menyampaikan bahwa pihaknya menemukan kejanggalan harga dalam dua bulan terakhir. Dia menyebut harga gabah petani menurun, padahal harga beras di tingkat konsumen naik.
“Kita mencoba menganalisa karena ada anomali di mana dua bulan lalu, satu bulan lalu, itu terjadi penurunan harga di tingkat petani atau penggilingan. Kami ulangi, penurunan harga terjadi di penggilingan atau petani, tetapi terjadi kenaikan di tingkat konsumen. Ini terjadi anomali,” ujar Mentan Amran di Ruang Komisi IV DPR, Jakarta, Rabu (16/7/2025).
Dia menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) produksi beras naik 14 persen, atau lebih dari 3 juta ton. Dia menyebut, pasokan tersebut melebihi kebutuhan nasional. Namun di pasaran, harga konsumen tetap naik sementara harga petani menurun.
Dari temuan tersebut, Kementan melakukan pengecekan di lapangan yang berada di 10 provinsi dengan menguji 268 merek.
“Kemudian kami lakukan sampel, itu kami juga cek di laboratorium. Ini kami periksa di 13 laboratorium. Kemudian ini 85 persen yang tidak sesuai standar. Ada yang dioplos, ada yang tidak dioplos, langsung ganti kemasan. Jadi ini semua beras curah tetapi dijual harga premium. Beras curah tetapi dijual harga medium,” jelasnya. {}