Berita Golkar – Dalam rapat pleno Baleg DPR RI Firman Soebagyo dari Fraksi Golkar mempertanyakan kepada pemerintah dan pimpinan DPR RI tentang revisi UU Kementerian/Lembaga yang belum mendapatkan kejelasan. Oleh karena itu, Firman juga mendesak karena masa transisi pemerintah tinggal beberapa saat lagi.
“Revisi UU Kementerian/Lembaga harus diselesaikan agar Presiden dan Wapres terpilih yakni Prabowo Soebianto dan Gibran Rakabuming Raka bisa menyusun kabinet baru yang menjadi hak preogratifnya,” kata Firman kepada para wartawan, Rabu (28/8/2024).
Namun, Firman mengatakan hendaknya semua pihak dapat mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi serta jangan mengedepankan bersifat akomodir karena untuk hal-hal tertentu
“Untuk RUU Kementerian lembaga belum turun Supres dan DIM dari Presiden. Mengingat waktu yang tinggal satu bulan bila dirasa perlu maka Presiden perlu segera menurunkan supres dan DIM tetapi kalau Presiden tidak menganggap perlu maka Presiden harus bersurat kepada DPR bahwa UU ini tidak mendesak untuk direvisi, dan tidak dilanjutkan pembahasannya,” tegas Firman.
Firman yang juga Anggota Komisi IV DPR ini meminta agar publik jangan membuat persepsi serta tafsir terhadap revisi UU ini.
“Karena dalam revisi walaupun tidak pasal mengatur jumlah Kementerian/lembaga seperti UU sebelumnya, bukan diartikan akan memperbanyak jumlah kementerian yang akan dibentuk Prabowo,” jelas Firman.
Firman berpendapat, karena presiden memiliki hak preogratif untuk menentukan jumlah Kementerian/lembaga akan dibentuk.
Namun, harapannya adalah agar Kementerian/Lembaga lebih ramping dan lebih produktif, efektif dan efisien yang tidak seperti Pemerintah Jokowi saat ini.
“Keberhasilan tata kelola pemerintahan tidak ditentukan oleh besar kecilnya dari jumlah kementerian/lembaga, tetapi ditentukan oleh rencana kerja pemerintah jangka pendek, menengah dan panjang serta menempatkan orang tepat pada posisinya,” ujar Firman.
Legislator asal Dapil Jateng 3 ini juga menyakini, sosok Prabowo sebagai Presiden terpilih memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme tinggi yang tetap akan mempertimbangkan penyusunan kabinet yang efektif dan efisien dari Pemerintahan akan dipimpin.
“Jadi, saya minta kepada publik jangan suudzon dengan revisi UU Kementerian/lembaga dibilang akan menambah jumlah menteri untuk mengakomodir dari parpol tiap pendukung seperti pemerintahan saat ini. Dan harapan kami, semakin kecilnya kementerian/lembaga sebagai pembantu Presiden Prabowo bisa meningkatkan kinerja bukan jumlah menteri tetapi karena efektifitas dan profesionalitasnya para pembantunya,” tuntas Firman Soebagyo. {sumber}
