Berita Golkar – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, angkat bicara terkait tren kenaikan harga beras yang meluas di berbagai daerah. Ia menilai kondisi ini merupakan sinyal darurat yang harus ditangani dengan peningkatan koordinasi lintas kementerian serta reformasi mendasar terhadap peran dan kelembagaan Perum Bulog.
Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), pada pekan pertama Juli 2025, tercatat 148 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga beras. Bahkan, di zona 1 yang meliputi wilayah Jawa, Bali, Lampung, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi, rata-rata harga beras naik sebesar 2,29% menjadi Rp14.536 per kilogram. Fenomena ini dinilai Firman sebagai bukti lemahnya sistem distribusi dan penyerapan beras oleh negara.
“Bahwa transformasi Bulog itu menjadi salah satu target untuk mendukung stabilitas harga pangan. Nah konsep presiden sangat benar Bulog dikembalikan di era seperti Pak Harto dulu. Sebagai buffer stock dan penyangga harga. Kalau perlu perkuat lagi menjadi Menteri Pangan dan Kabulog,” tegas Firman yang juga menjabat Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini.
Firman menilai salah satu persoalan utama terletak pada model penyerapan beras makron oleh Bulog yang masih bermasalah. Biaya produksi yang tinggi serta potensi penurunan kualitas beras selama proses distribusi menjadi kendala nyata yang berdampak langsung pada harga di pasaran.
“Sehingga menyangkut masalah gizi dan lainnya itu nanti bisa dikoordinasikan dan Bulog sebagai pelaksana di dalam lapangannya. Jadi sebagai regulator kementeriannya, Bulognya sebagai pelaksana. Kenapa itu harus dilakukan? Karena sandang, papan, pangan itu amanat konstitusi. Harus tersedia oleh negara,” tambah legislator asal Pati tersebut.
Dengan latar kondisi itu, Firman mendorong adanya penguatan kelembagaan Bulog, tidak hanya sebagai operator distribusi, tetapi juga memiliki fungsi strategis sebagai penyangga harga dan pengendali cadangan pangan nasional.
Menurutnya, pengembalian fungsi Bulog seperti pada masa Orde Baru dengan penguatan struktural dan mandat adalah langkah realistis untuk menjaga stabilitas harga dan menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh rakyat.
