Berita Golkar – Di tengah tantangan zaman yang kian kompleks, penguatan nilai-nilai kebangsaan kembali menjadi agenda penting untuk menjaga kohesi sosial dan ketahanan ideologi masyarakat. Arus informasi digital yang deras, dinamika kebijakan pembangunan, hingga perubahan sosial di tingkat akar rumput menuntut adanya upaya berkelanjutan dalam menanamkan kembali fondasi kebangsaan secara menyeluruh dan membumi.
Kesadaran itulah yang mendorong Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah III, Firman Soebagyo, S.H., M.H., untuk kembali turun langsung ke masyarakat melalui kegiatan Sosialisasi MPR RI bertema Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Empat Konsensus Dasar Bangsa.
Kegiatan tersebut digelar di Desa Dukuhseti, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Sabtu (13/12/2025), sebagai bagian dari ikhtiar memperkuat pemahaman ideologi hingga ke tingkat desa.
Dalam forum tersebut, Firman menegaskan bahwa nilai-nilai kebangsaan tidak boleh berhenti sebagai konsep normatif, melainkan harus terus disosialisasikan secara berkelanjutan agar tetap relevan menghadapi perubahan zaman. Menurutnya, kemajuan teknologi dan tantangan global membawa dampak langsung terhadap cara pandang masyarakat terhadap ideologi bangsa.
“Empat Konsensus Dasar Bangsa adalah ideologi bangsa, sehingga harus terus-menerus disosialisasikan. Survei menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat menjalankan 4 pilar makin terdegradasi. Salah satu yang menghempaskan adalah kemajuan teknologi,” ujar Firman.
Ia menjelaskan, derasnya arus informasi digital tanpa filter yang memadai berpotensi mengikis nilai persatuan, toleransi, dan kebhinekaan. Oleh karena itu, Empat Pilar Kebangsaan perlu terus ditanamkan hingga ke tingkat desa agar masyarakat memiliki pegangan yang kuat dalam menyikapi perubahan.
Firman juga menyoroti penerapan Sila Ketiga, Persatuan Indonesia, yang menurutnya kerap menghadapi tantangan akibat lemahnya komunikasi publik. Ia menyinggung peristiwa di Pati yang sempat memicu aksi demonstrasi besar dan menjadi perhatian luas.
“Pemerintah punya konsep pembangunan, tetapi karena kurang sosialisasinya maka terjadi gejolak. Ini murni akibat kesalahpahaman,” jelas politisi senior Partai Golkar ini.
Lebih lanjut, Firman mengaitkan situasi tersebut dengan dinamika penyesuaian kebijakan pemerintahan, termasuk efisiensi anggaran yang berdampak hingga ke daerah. Kondisi itu, menurutnya, kerap berujung pada kebijakan fiskal yang langsung dirasakan masyarakat.
“Karena penyesuaian pemerintahan, ada efisiensi pemerintah, pemda ramai-ramai menutup APBD. Akhirnya karena rakyat minta hasil instan, banyak daerah yang menaikkan pajak,” tambah Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia tersebut.
Pada bagian akhir pemaparannya, Firman menekankan pentingnya implementasi Sila Kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, terutama dalam kebijakan ekonomi yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat kecil. Dalam konteks tersebut, ia juga memaparkan perjuangannya terkait pembangunan breakwater Pelabuhan Banyutowo sebagai bagian dari penguatan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
“Mengenai breakwater, saya sudah sampaikan di rakor di Bromo, semua Dirjen hadir, Pak Sekjen hadir, saya minta breakwater agar dikembalikan lagi, diadakan lagi. Jadi breakwater saya minta dikembalikan lagi dan diadakan lagi,” tegas Firman.
“Entah bagaimana caranya, saya minta dikembalikan dan dibangun lagi. Karena breakwater itu yang paling utama. Insyaallah kami akan kawal terus,” ujarnya.
Menurut Firman, Kampung Nelayan Merah Putih merupakan program Presiden yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Namun, tanpa keberadaan breakwater, manfaat program tersebut dinilai tidak akan optimal bagi masyarakat pesisir.
Upaya penguatan wawasan kebangsaan yang diselenggarakan di Pati ini juga diperluas dengan melibatkan peran strategis kaum perempuan. Pada kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan MPR RI yang digelar di Kabupaten Pati, Minggu (14/12/2025), Ketua TP PKK Kabupaten Pati, Atik Kusdarwati Sudewo, turut hadir sebagai narasumber di hadapan ibu-ibu dari berbagai unsur lintas komunitas.
Dalam kesempatan tersebut, Atik menyampaikan apresiasi atas undangan dan kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk mengisi materi sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan.
“Saya sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pati mendapat kehormatan dari Bapak Firman Soebagyo dari Anggota Komisi IV DPR RI, Partai Golkar. Kami diberi kesempatan untuk mengisi tentang wawasan kebangsaan dan sosialisasi 4 pilar, di mana dalam rangka sosialisasi MPR dan pemantapan wawasan kebangsaan serta 4 konsensus dasar,” ujar Atik.
Ia menegaskan bahwa peran ibu-ibu sangat strategis dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Melalui pemahaman wawasan kebangsaan, diharapkan nilai-nilai persatuan, toleransi, dan kebinekaan dapat ditanamkan sejak dari lingkungan terkecil.
Atik berharap, melalui sosialisasi seperti ini, kesadaran kebangsaan masyarakat Kabupaten Pati semakin kuat dan dapat diwujudkan dalam sikap serta tindakan nyata dalam kehidupan bermasyarakat.
