Berita Golkar – Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menyatakan dukungannya terhadap langkah tegas Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin tambang nikel di Pulau Raja Ampat, Papua. Di tengah masa reses, Firman memberikan tanggapan atas polemik yang mencuat seputar keputusan tersebut.
Ia menilai bahwa perbedaan pandangan dalam menyikapi pencabutan izin tambang sangat wajar terjadi, mengingat keputusan ini bersinggungan langsung dengan beragam kepentingan lingkungan, ekonomi, dan sosial. Menurutnya, pencabutan izin ini harus dilihat dalam konteks yang lebih luas dan mendalam.
“Perspektif tentang pencabutan izin tambang nikel di Pulau Raja Ampat, Papua, dapat bervariasi tergantung pada kepentingan masing-masing pihak,” ujar Firman.
Firman menekankan pentingnya pertimbangan yang berimbang dan komprehensif dalam pengambilan kebijakan yang menyangkut masa depan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam. Ia menyarankan agar keputusan seperti ini tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi, melainkan juga mempertimbangkan dampak terhadap ekosistem dan masyarakat.
“Dalam membuat keputusan terkait pencabutan izin tambang, perlu dipertimbangkan secara matang dari berbagai aspek yang berkeadilan dan berkelanjutan dari berbagai faktor, termasuk dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu sebelumnya penting bagi pemerintah untuk melakukan analisis yang komprehensif dan mendalam dengan melibatkan semua pihak/stakeholder yang memiliki kompetensi dalam bidangnya,” lanjut Firman.
Firman, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia dan Ketua Umum Ikatan Keluarga Kabupaten Pati, turut menyoroti warisan kebijakan pertambangan dari pemerintahan sebelumnya yang menurutnya terlalu menitikberatkan pada sisi ekonomi semata tanpa memperhatikan aspek lingkungan. Ia menilai bahwa dampak buruk dari eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali kini mulai dirasakan luas oleh masyarakat.
“Ini sudah kita rasakan dampak negatifnya akibat penambangan termasuk maraknya penambangan liar galian C, terutama di Pulau Jawa sudah tidak terkendali, kami telah menerima informasi dari masyarakat adanya indikasi oknum aparat keamanan/penegak hukum dan pejabat setempat yang juga ikut menjadi beking pelaku tambang tersebut,” ujar Firman dengan nada kesal.
Melihat semakin merajalelanya aktivitas tambang ilegal dan dampak kerusakan lingkungan yang makin parah, Firman mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum di semua tingkatan untuk bertindak tegas, termasuk kepada oknum internal mereka yang terlibat. Ia menyebut banjir, tanah longsor, dan perubahan iklim ekstrim sebagai konsekuensi nyata dari lemahnya pengawasan terhadap kegiatan eksploitasi alam.
“Sudah cukup lama kami di Komisi IV DPR selalu mengingatkan kepada pemerintah agar secara serius menangani kerusakan lingkungan yang sudah sedemikian parah ini sesuai aturan dan regulasi yang ada. Sudah cukup banyak UU yg bisa dijadikan dasar untuk penegakan hukum tetapi pemerintah tidak serius dan tidak konsisten dengan regulasi dan UU yang sudah ada,” tegasnya.
Namun Firman menegaskan dalam penegakan hukum juga harus adil jangan tebang pilih walau BUMN atau milik mantan pejabat termasuk mantan presiden pun kalau memang melanggar UU ya harus ditindak tegas berdasar proses hukum yang berlaku.
Firman menutup pernyataannya dengan dorongan agar Presiden Prabowo menunjukkan konsistensi dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan lingkungan. Ia menyuarakan keresahan masyarakat yang selama ini merasa hukum hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas.
“Sudah banyak rakyat yang kecewa karena proses hukum hanya berlaku untuk rakyat kecil saja tidak berlaku untuk kaum oligarki dan mantan pejabat, rakyat menunggu sikap tegas presiden Prabowo,” pungkas Firman Soebagyo, anggota DPR RI dari Dapil III Jawa Tengah.
