Berita Golkar – Pegawai dalam sebuah lembaga merupakan cerminan dari bagaimana fungsi dan kinerja lembaga berjalan. Dalam praktiknya, merit sistem merupakan jalan terbaik untuk menghasilkan output kepegawaian yang optimal. Alih-alih menggunakan merit sistem, yang kerap kali terjadi justru praktik nepotisme, suap-menyuap, dan faktor kedekatan menjadi bagian tak terpisahkan dari rekrutmen kepegawaian di sejumlah lembaga pemerintahan.
Praktik tersebut terjadi hampir di semua lembaga baik pemerintah maupun swasta, termasuk salah satunya di Pemerintahan Kabupaten Pati. Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Tengah III, yang meliputi Blora, Grobogan, Rembang dan Pati, Firman Soebagyo turut angkat bicara terkait fenomena ini. Khususnya di daerah Pati, ia mendukung Bupati Sudewo melakukan bersih-bersih pada proses rekrutmen kepegawaian di lingkungan Pemkab Pati.
Penegasan Firman yang juga Ketua Umum IKKP (Ikatan Keluarga Kabupaten Pati) ini tak terlepas dari aksi yang dilakukan oleh Bupati Sudewo baru-baru ini. Terkait penertiban pegawai di RSUD Soewondo yang dilakukan dengan tidak semestinya. Mereka disinyalir telah melakukan praktik suap-menyuap untuk bisa masuk sebagai honorer di RSUD Soewondo.
“Penertiban rekrutmen pegawai dengan pola bayar harus dihentikan dan diberantas dan tidak hanya sampai di RSUD Soewondo saja, tetapi harus semua elemen sampai dengan tingkat rekrutmen perangkat desa, honorer, PPPK dan lelang penempatan jabatan harus bersih dari suap,” ujarnya saat dihubungi redaksi Golkarpedia (12/04).
Dukungan ini bukan hal baru bagi Firman, sebelumnya ia telah menegaskan pernyataan serupa di masa kampanye. Saat itu ketika digelar pertemuan bersama Partai Golkar, Firman yang juga Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini meminta pemerintahan Sudewo kelak harus memberantas praktik suap-menyuap dalam rekrutmen pegawai.
“Hal ini menjadi komitmen Partai Golkar bersama Bupati Sudewo Candra, dan salah satu pernyataan saya dari Partai Golkar saat pertemuan yang diadakan Partai Golkar di New Merdeka bahwa kalau Sudewo Candra terpilih dan menang, Pemerintah Sudewo harus menghilangkan praktik-praktik korupsi rekrutmen pegawai sampai dengan Perades harus bebas bayar, karena praktek bayar membayar yang seperti ini di Kabupaten Pati sudah meresahkan masyarakat dan sudah banyak memakan korban,” jelas Firman.
Ia pun mendorong agar Partai Golkar Kabupaten Pati mengawal upaya bersih-bersih rekrutmen pegawai di lingkungan Pemkab Pati. Karena upaya ini tak hanya akan dilakukan satu atau dua hari, ini adalah proses keberlanjutan yang memerlukan komitmen dari seluruh pihak.
“Partai Golkar sebagai Partai pengusung harus mendukung dan mengawasi supaya tindakan tegas Bupati bersih-bersih ini dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan di semua sektor, dengan spirit dan semangat bersih-bersih ini adalah bertujuan baik agar pemerintahan berjalan lebih baik dengan SDM yang unggul bukan SDM bayar,” tutup Firman.
