Berita Golkar – Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo berang atas temuan adanya 300 ribu ton beras berkutu yang tersimpan di gudang-gudang Bulog. Fakta mengenai adanya beras berkutu ini terungkap saat Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Yogyakarta. Kunjungan kerja tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV, Titiek Soeharto.
Dalam kasus temuan 300 ribu ton beras berkutu ini, Firman menyayangkan pernyataan para pemangku kepentingan yang menurutnya tak memberikan fakta yang sebenarnya dan cenderung membingungkan.
“Pejabat tersebut satu dengan yang lainnya membuat pernyataan yang simpang siur dan ini menunjukan bahwa para pejabat jalan sendiri-sendiri menyikapi temuan ini karena mereka panik. Mereka tahu bahwa temuan ini pasti akan sampai ke presiden langsung, karena Mbak Titiek yang menemukan adanya beras berkutu ini,” ungkap Firman Soebagyo melalui keterangan tertulis kepada redaksi Golkarpedia pada Minggu (16/03).
Politisi senior Partai Golkar ini geram lantaran pernyataan Kepala Bapanas (Badan Pangan Nasional) di media Tempo yang mengatakan bahwa beras berkutu masih bisa dikonsumsi manusia. Di sisi lain wakil menteri pertanian menyatakan bahwa beras berkutu bisa dijadikan makanan ternak.
“Begitu mudah para pejabat publik membuat pernyataan. Terkesan ngawur dan apakah serendah itu derajat rakyat harus mengkonsumsi beras berkutu yang tidak layak. Wamentan mengatakan bahwa beras berkutu seperti itu hanya bisa dikonsumsi untuk pakan hewan,” tutur Ketua Dewan Pembina SOKSI ini.
“Lalu apakah artinya menurut Kepala Bapanas selaku pejabat pemerintah menyetarakan manusia sejajar dengan hewan? Saya minta Kepala Bapanas harus mengklarifikasi pernyataannya tersebut dan meminta maaf kepada rakyat Indonesia,” sambung Firman.
Firman juga menyoroti mengenai ketiadaan empati pemangku kebijakan terhadap keberadaan beras berkutu yang merupakan hasil impor. Beras tersebut dibeli dengan uang rakyat, lantas didiamkan begitu saja di gudang Bulog hingga berkutu. Diketahui sebelumnya tahun lalu pemerintah mengimpor 2 juta ton beras, adapun sisa beras yang berkutu ini mencapai 300 ribu ton.
“Lebih konyol lagi pembuat kebijakan tidak sadar bahwa beras yang berkutu ini adalah sisa impor tahun lalu dan mereka yang membuat kebijakan tidak sadar bahwa beras tersebut dibeli dengan uang negara yang bersumber dari uang rakyat,” dijelaskan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini.
Firman Soebagyo meminta kepada Presiden Prabowo agar menegur keras kepada para pembantunya dan mengadakan evaluasi kinerja. Apakah para pejabat tersebut layak dipertahankan atau tidak.
Selanjutnya, Firman turut menjelaskan bahwa dalam rapat dengan Komisi IV, sudah ada penjelasan dari Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Dalam penjelasannya, Mentan menegaskan bahwa beras berkutu tidak boleh didistribusikan kepada masyarakat. Pernyataan Mentan Amran ini pun diapresiasi oleh Komisi IV DPR RI.
“Tetapi yang menjadi pertanyaan besar Kepala Bapanas kok masih membuat pernyataan yang kontroversi dan membingungkan rakyat. Apakah ada unsur kesengajaan agar reputasi pemerintahan Prabowo jelek di masyarakat. Kalau itu terjadi alangkah naifnya para pembantu presiden ini. Kemana kiblatnya?” tegas Firman, geram.
Ia pun berpesan agar segenap pemangku kebijakan untuk berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan. Terlebih kondisi bangsa kini sedang tidak baik-baik saja. Para pejabat sudah sepatutnya bersimpati dan berempati terhadap kesulitan rakyat.
Hendaknya para pejabat publik harus lebih hati-hati dalam membuat pernyataan jangan menambah beban presiden yang telah bertubi-tubi dapat tekanan masyarakat akibat pagar laut, disusul LPG 3 kg dan bensin oplosan,” pungkas Firman Soebagyo yang juga Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI.
