Berita Golkar – Isu kualifikasi beras kembali menjadi sorotan di tengah upaya pemerintah menjaga stabilitas pangan nasional. Rencana penghapusan klasifikasi beras medium dan premium memunculkan kekhawatiran dari berbagai kalangan, termasuk Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo.
Legislator senior dari Fraksi Partai Golkar yang membidangi sektor pangan ini menilai kebijakan tersebut tidak bisa diambil secara tergesa-gesa, mengingat beras adalah komoditas strategis yang menyangkut hajat hidup mayoritas rakyat Indonesia.
“Mengingat pentingnya kebijakan kualifikasi beras terhadap perberasan nasional, sudah sewajarnya pemerintah melakukan pengkajian ulang sebelum menetapkannya. Tujuannya untuk menghindari dampak negatif dan memastikan kebijakan yang dibuat bermanfaat bagi masyarakat,” tegas Firman di sela kegiatan resesnya.
Ia menilai, rencana penghapusan klasifikasi ini bisa membawa dampak berantai yang signifikan. Mulai dari penurunan kualitas beras di pasaran, hilangnya pilihan bagi konsumen, hingga terganggunya stabilitas harga yang selama ini dijaga dengan susah payah.
“Kalau tidak hati-hati, kualitas beras akan menurun, konsumen kehilangan akses terhadap beras yang sesuai daya beli mereka, dan harga bisa bergejolak. Dampaknya bisa langsung terasa di dapur masyarakat,” ujar Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini.
Firman menegaskan, klasifikasi beras bukan sekadar label di karung atau kemasan. Sistem ini, menurutnya, merupakan instrumen penting dalam menjaga standar mutu beras nasional sekaligus memberi arah produksi bagi petani.
“Dengan klasifikasi yang jelas, konsumen dapat memilih sesuai kebutuhan, sementara petani punya insentif untuk meningkatkan kualitas produksi. Kalau sistem ini dihapus, justru bisa mematikan motivasi petani untuk menghasilkan beras berkualitas,” tambahnya.
Ia mengingatkan, kebijakan pangan yang menyangkut beras harus dirancang secara menyeluruh. Tidak cukup hanya memikirkan distribusi, tetapi juga hulu hingga hilir.
“Pemerintah perlu memperkuat dukungan kepada petani melalui teknologi modern, perbaikan sarana produksi, dan akses pasar yang lebih luas. Dengan begitu, produksi beras kita tidak hanya cukup secara kuantitas, tetapi juga unggul secara kualitas,” jelas Firman yang juga Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI.
Selain itu, ia menilai pengawasan mutu beras di pasaran harus diperketat. Ia khawatir, tanpa pengawasan yang ketat, beras yang beredar tidak sesuai standar dan merugikan masyarakat.
“Ketersediaan beras yang cukup dan berkualitas harus dijamin. Itu adalah bagian dari ketahanan pangan yang tidak bisa ditawar. Jangan sampai konsumen membeli beras dengan harga tinggi tapi mutunya tidak terjamin,” tegasnya.
Firman juga menyoroti pentingnya komunikasi publik yang hati-hati dari jajaran pemerintah terkait isu beras. Ia mengingatkan bahwa setiap pernyataan pejabat memiliki dampak besar terhadap psikologis pasar dan kepercayaan masyarakat.
“Beras adalah kebutuhan fundamental rakyat. Jangan sampai pernyataan atau kebijakan yang belum matang justru menimbulkan keresahan di masyarakat. Kita bicara soal pangan pokok, bukan komoditas biasa,” pungkasnya.
Firman berharap pemerintah tidak menutup ruang dialog dan melibatkan DPR, pelaku usaha, asosiasi petani, serta akademisi dalam pembahasan lanjutan. Dengan partisipasi semua pihak, kebijakan kualifikasi beras dapat disusun secara komprehensif dan benar-benar berpihak pada kepentingan nasional.
